sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD: Pemerintah keluarkan dana lebih banyak untuk Papua

Freeport dan lainnya hanya memberi Rp12 triliun kepada nasional. Sementara, pemerintah pusat mengeluarkan Rp46 triliun untuk Papua.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Kamis, 01 Okt 2020 13:47 WIB
Mahfud MD: Pemerintah keluarkan dana lebih banyak untuk Papua
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 404.048
Dirawat 60.569
Meninggal 13.701
Sembuh 329.778

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah anggapan Papua ketinggalan dalam bidang infrastruktur. Dia menegaskan bahwa pemerintah menggelontorkan lebih banyak anggaran kebutuhan untuk tiap-tiap orang di Papua.  

"Seluruh kekayaan yang dieksplorasi Papua, pajak-pajaknya, termasuk Freeport dan lainnya itu hanya memberi kontribusi Rp12 triliun kepada pemerintah nasional. Sementara, pemerintah nasional mengeluarkan Rp46 triliun untuk Papua," kata Mahfud dalam konferensi pers daring, Kamis (1/10).

Hingga saat ini, menurut dia, pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih banyak anggaran kebutuhan untuk masyarakat Papua. Bahkan, penggelontoran anggaran tersebut sudah berlangsung cukup lama.

"Yang dikeluarkan pemerintah untuk Papua, dengan rata-rata nasional per kepala dapat 17 kali lebih besar dan yang diperlukan, atau dikeluarkan pemerintah untuk keperluan Papua," klaim Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut, otonomi khusus (Otsus) Papua akan terus berlaku sejak ditetapkan pada 2001 lalu. "Ada kesalahan narasi di tengah-tengah masyarakat terkait Otsus di Papua. Saya tegaskan tidak ada perpanjangan Otsus Papua, karena keberlakuannya itu tidak perlu diperpanjang," ujar Mahfud.

Otsus bagi Papua tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001. Saat ini, kata dia, pemerintah sama sekali tidak mengagendakan perpanjangan Otsus. Namun, membahas anggaran untuk Otsus Papua yang akan berakhir tahun 2021.

Dia mengaku, akan melakukan kontrol administrasi yang ketat terhadap anggaran Otsus Papua. Sehingga, masyarakat Papua di lapisan terbawah bisa merasakannya. "Dana yang selama ini disediakan negara untuk otsus itu (yang) akan diperpanjang," tutur Mahfud.

Pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua yang diupayakan pemerintah, kata dia, masih menemui banyak hambatan. Pasalnya, terganjal banyak tindakan korupsi, hingga penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sponsored
Berita Lainnya