Nasional / Freeport

Pemerintah pastikan aspek lingkungan Freeport terjaga

Kementerian Lingkungan Hidup akan memastikan kualitas pengelolaan lingkungan Freeport.

Pemerintah pastikan aspek lingkungan Freeport terjaga Pemerintah Indonesia berhasil menguasai saham Freeport 51%./Antara Foto

Pemerintah Indonesia berhasil menguasai saham mayoritas milik PT Freeport Indonesia lewat PT Inalum (Persero). Setelah berhasil menguasai saham Freeport, Pemerintah memastikan aspek lingkungan sekitar pertambahangan semakin terjaga.

Seperti diketahui, proses pengambilalihan mayoritas saham Freeport merupakan amanat Presiden Joko Widodo dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Nah, keterlibatan KLHK ini akan dimanfaatkan Menteri Siti lewat kualitas pengelolaan lingkungan Freeport. Nantinya, kualitas akan terus ditingkatkan dengan mengawal dan menjaga dari aspek lingkungan.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham. Menteri Siti telah menurunkan tim khusus untuk mengawal kesepakatan bidang lingkungan dengan Freeport. Kepatuhan lingkungan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi pihak perusahaan.

"Selain mengendalikan limbah tailing secara ramah lingkungan. Perusahaan kami dorong dapat mencari terobosan untuk pemanfaatan limbah tailing sebagai bahan baku industri sehingga tidak hanya bermanfaat Freeport, tetapi juga bermanfaat bagi industri lainnya," kata Siti pada Jumat (13/7).

Menteri Siti bercerita, perjanjian dengan Freeport sempat alot, tapi usaha pemerintah melalui KLHK dan Freeport akhirnya telah menemukan titik kesepakatan bersama. Sebagai salah satu pengelola tambang terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia yakin perusahaan mampu menjaga keberlanjutan penanganan lingkungan terdampak area tambang. 

Sebagai informasi, poin-poin penting dalam kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport antara lain landasan hukum yang mengatur hubungan Pemerintah Indonesia dengan para pihak bukan berupa Kontrak Karya (KK). Lalu, divestasi saham sebesar 51% untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Freeport juga diwajibkan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibandingkan dengan penerimaan melalui KK seperti selama ini dan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga 2041 akan diberikan setelah perusahaan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam IUPK OP.

Untuk mendukung divestasi saham, telah dilakukan penandatanganan perjanjian dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika pada 12 Januari 2018. Kedua pemda secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham perusahaan sebesar 10%

"Semoga dengan penandatanganan kesepakatan para pihak hari ini, dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tukas Siti. 

Siti Nurbaya hadir dalam penandatanganan Pokok-pokok Kesepakatan Divestasi Saham atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Freeport McMoran (FCX), PT Freeport Indonesia (PTFI), Rio Tinto Indonesian Holdings Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited, Kamis (12/7) di Jakarta.

 

Sumber: Antara


Berita Terkait