sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah percepat pengadaan vaksin nasional untuk ibu hamil hingga balita

Berdasarkan data Kemenkes, sekitar 40.000 ibu hamil dan bayi baru lahir telah terpapar Covid-19.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Sabtu, 26 Jun 2021 20:44 WIB
Pemerintah percepat pengadaan vaksin nasional untuk ibu hamil hingga balita

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengklaim, pemerintah mempercepat pengadaan vaksin nasional untuk program vaksinasi ibu hamil dan balita serta anak-anak seiring peningkatan kasus Covid-19.

"Untuk jaga-jaga kemungkinan yang tidak dikehendaki dalam pengadaan vaksin, saya usul, saya sarankan sebaiknya kita lebih fokus pada percepatan produksi vaksin nasional," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/6).

Berdasarkan data klaim biaya Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Muhadjir menerangkan, jumlah kasus ibu hamil terkonfirmasi Covid-19 mencapai 35.099 jiwa, sedangkan bayi baru lahir usia 0-12 bulan yang terpapar sebanyak 24.591 jiwa.

Karenanya, menurut dia, percepatan vaksinasi sangat diperlukan. Namun pengadaannya difokuskan pada produksi dalam negeri. "Sehingga kita tidak tergantung pada pasar internasional."

Muhadjir menjelaskan, situasi pasar vaksin dunia kini memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi. Sementara itu, kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan signifikan dengan hadirnya varian-varian baru.

Baginya, tidak perlu membesar-besarkan merek vaksin mana yang harus digunakan. Justru sebaiknya mempertimbangkan yang lebih cepat dan maju perkembangannya.

"Dari mereka yang sekarang sedang berinisiatif, mana yang lebih cepat dan mana yang kira-kira lebih menjanjikan? Itu yang segera kita support," katanya.

"Saya kira ini penting. Pengalaman di Amerika, saya rasa, mereka melakukan vaksinasi besar-besaran dan tidak banyak prosedur karena dia vaksinnya melimpah ruah, dia bisa memproduksi dan dari berbagai sumber," imbuhnya.

Sponsored

Muhadjir berkeyakinan, harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan kekebalan komunal di akhir 2021 dapat lebih cepat terwujud jika Indonesia dapat memproduksi secepatnya dari berbagai sumber.

Berita Lainnya
×
tekid