sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah pertimbangkan pulangkan 660 WNI terduga teroris

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut 660 WNI diduga terlibat kejahatan teroris. Pemerintah pun mempertimbangkan sejumlah opsi untuk mereka.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Selasa, 21 Jan 2020 18:53 WIB
Pemerintah pertimbangkan pulangkan 660 WNI terduga teroris
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 236519
Dirawat 55000
Meninggal 9336
Sembuh 170774

Sekira 660 warga negara Indonesia (WNI) diduga terlibat dalam foreign terrorist fighters (FTF) atau teroris pelintas batas. Dari jumlah tersebut, diperkirakan paling banyak berada di Suriah. 

Menyikapi persoalan FTF, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut negara sedang mempertimbangkan sejumlah opsi. Di antara pembahasan dalam rapat terbatas lintas kementerian/lembaga ialah kemungkinan untuk memulangkan mereka.

"Itu tadi diskusikan. Apakah itu mau dipulangkan apa tidak? Kalau dipulangkan, dipulangkan semua atau tidak?" ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini memaparkan, berdasarkan prinsip konstitusi, FTF memiliki hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Sementara jika dipulangkan, dikhawatirkan menimbulkan virus teroris baru.

Sponsored

Tak hanya itu, kepulangan FTF ke Indonesia dianggap bisa menimbulkan persoalan sosial serta dikhawatirkan berpengaruh pada sektor pariwisata dan investasi. Rencananya, segala persoalan tentang FTF akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

"Itu semua akan dipertimbangkan dan nanti akan disampaikan ke Presiden (Joko Widodo) dalam waktu yang tidak lama. Mungkin dalam paruh pertama tahun ini kita sudah punya sikap barang kali ya, barangkali sudah selesai," sambungnya.

Seperti diketahui, hari ini, Kemeko Polhukam menggelar rapat koordinasi khusus tingkat menteri yang membahas penanganan WNI yang diduga terlibat FTF. Rapat itu dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Mensos Juliari Batubara, Menkumham Yasonna Laoly, dan perwakilan lembaga terkait lainnya. 

Berita Lainnya