sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah putuskan larang kerumunan saat libur Nataru

Luhut meminta Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan mengetatan kebijakan WFH.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Selasa, 15 Des 2020 12:03 WIB
Pemerintah putuskan larang kerumunan saat libur Nataru
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Pemerintah memutuskan melarang kerumunan pada libur natal dan tahun baru (Nataru) di tempat umum. Kebijakan itu ditujukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pascalibur natal dan tahun baru 2020-2021. Apalagi terjadi peningkatan kasus secara signifikan pascalibur dan cuti bersama pada Oktober lalu. 

Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali secara virtual kemarin.

Memimpin rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Luhut B. Pandjaitan meminta agar implementasi pengetatan ini dapat dimulai pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun,” ujar Menko Luhut dalam keterangannya dikutip Selasa (15/12).

Menko Luhut kemudian menyoroti tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan.

Kepada Gubernur DKI Anies Baswedan, Luhut meminta agar dilakukan mengetatan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home hingga 75%.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19:00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan,” jelasnya.

Untuk kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan, Luhut meminta agar dibatasi atau bahkan dilarang. Dia menyarankan agar kegiatan bisa dilakukan secara daring. 

Sponsored

Untuk Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Luhut mendorong optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi, dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan.

“Saya minta juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban/rural,” ujarnya.

Untuk wilayah Provinsi Bali dan lainnya, Menko Luhut berpesan agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata.

“Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali,” ucapnya.

Untuk mengatur mekanismenya, Menko Luhut meminta Menkes, Kepala BNPB, dan Menhub untuk segera mengatur prosedurnya.

“Saya minta hari ini SOP untuk penggunaan rapid tes antigen segera diselesaikan,” pungkasnya.

Rapat virtual tersebut turut dihadiri Menkes Terawan, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah, serta Pangdam dan Kapolda terkait.

Berita Lainnya