Pemerintah putuskan perpanjang PPKM mikro hingga 31 Mei

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dari 18 hingga 31 Mei 2021. Kebijakan ini diambil untuk menekan penularan pandemi Covid-19.

“Pelaksanaan PPKM Mikro Tahap VIII yaitu tanggal 18 sampai 31 Mei (2021) akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi. Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu daripada pascamudik Hari Raya Lebaran,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengutip laman Setkab, Senin (10/5/2021).

Dari 30 provinsi yang melaksanakan PPKM Mikro, pihaknya mencatat ada lima provinsi yang mengalami peningkatan kasus Covid-19, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. "Dan sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran,” ungkap Airlangaga.

Selain itu, lanjut Airlangga, ada tujuh provinsi yang mempunyai tingkat keterisian tempat tidur atau BOR (Bed Occupancy Ratio, Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 50%, yakni Sumatra Utara 63,4%, Riau 59,1%, Kepulauan Riau 59,9%, Sumatra Selatan 56,6%, Jambi 56,2%, Lampung 50,8%, dan Kalimantan Barat sebanyak 50,6%.

Pemerintah, sambungnya, memberi perhatian khusus pada Sumatra karena kenaikan Covid-19 memang terjadi di wilayah tersebut. "Oleh karena itu Sumatra menjadi perhatian dari pemerintah. Sedangkan di Jawa terlihat bahwa BOR rata-rata di bawah 40% dan ini merupakan yang terendah sepanjang periode PPKM Mikro,” jelasnya.

Pada tujuh hari belakangan ini, kata Airlangga, terjadi kenaikan tren mobilitas penduduk nasional pada sektor retail, mal, dan toko bahan makanan saat Ramadan. Terutama di Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. “Kita melihat dalam bulan Ramadan ini sektor retail, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi,” ujarnya.

Sedangkan Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau (Kepri) mobilitasnya tergolong rendah. “Kepri mobilitas rendah, namun karena adanya kedatangan PMI (Pekerja Migran Indonesia), maka ada kenaikan kasus,” ucapnya.