Pemerintah segera reformasi konsep SMK

Pemerintah akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada 2019. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada  outlook perekonomian Indonesia 2019 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

"Pada 2019 kita akan melengkapi peningkatan kualitas manusia, terutama pendidikan vokasi. Pendidikan paling tinggi dari 58% pekerja di Indonesia adalah SMP. Itu tidak memadai untuk daya saing," ujar Darmin di Jakarta, Selasa (8/1).

Pendidikan vokasi akan dimulai dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang akan di reformasi secara besar-besaran, seperti kurikulum, pengajar dan peralatannya. 

Untuk melakukan pembentukan ulang SMK di Indonesia, perlu keterlibatan industri atau swasta melalui program kerja. 

"Semua rancangan pendidikan vokasi ini sudah tuntas dan road map sudah ada. Maka itu, akan dijelaskan ke publik. Intinya kalau mau bersaing infrastruktur harus baik logistik harus baik, SDM baik baru kita mempunyai basis cukup untuk daya saing," jelasnya.

Walaupun, lanjut dia, hal itu cenderung kepada daya saing jangka menengah kedepan. Adapun jangka pendeknya, ada sejumlah langkah yang perlu disiapkan untuk mendorong daya saing terutama ekspornya.

"Ada infrastruktur, pendidikan vokasi dan Online Single Submission (OSS) untuk perwujudan yang paling akhir dari prosedur berusaha di Indonesia. Kemudian ada fasilitas perpajakan. Semuanya dikombinasikan, itu adalah daya saing," ungkap Menko Darmin.

Pada acara tersebut, hadir juga, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Kadin Roslan Roeslani dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menilai ketidakcocokan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja mendorong pemerintah harus mengeluarkan investasi ganda dalam mempersiapkan angkatan kerja handal.

"Banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun lulusan pendidikan tinggi, tapi masih masuk Balai Pelatihan Kerja (BLK). Artinya ada "double investment" dari pemerintah," kata Hanif di Bekasi.

Pemerintah telah mengalokasikan dananya untuk operasional pembentukan karakter serta skil lulusan SMK di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga diberikan pemerintah untuk pengembangan BLK.

Kementerian Tenaga Kerja mencatat, hingga 2018 jumlah lulusan SMK/SMA yang tidak sesuai dengan kompetensi industri jumlahnya cukup signifikan, yakni mencapai 63% dari total angka kelulusan.

Kondisi tersebut mendorong sebagian pencari kerja dari lulusan SMA/SMK untuk mengakses layanan BLK di Indonesia untuk memperoleh kompetensi sesuai kebutuhan industri.

Untuk itu, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menyesuaikan lagi kurikulum pendidikan di sekolah dengan kebutuhan tenaga kerja.

"Logikanya, lulusan SMK itu sudah memiliki kemampuan dasar sebagai operator di sebuah perusahaan. Ke depan harus terus dikurangi dengan memperbaiki pendidikan formal kita, termasuk SMK terus diperbaiki dengan instansi terkait," katanya. (ant)