Anggaran Rp7 triliun untuk perbaiki alat mitigasi bencana
Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp7 triliun untuk memperbaiki peralatan mitigasi bencana di seluruh Indonesia.
Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp7 triliun untuk memperbaiki peralatan mitigasi bencana di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, anggaran itu akan dialokasikan secara bertahap agar bencana dapat diantisipasi di masa depan.
"Angkanya Rp7 triliun lebih dialokasikan dalam tiga tahun ke depan untuk memperbaiki dan memodernisasi sistem deteksi dari pendeteksi cuaca, gempa, tsunami, dan lain sebagainya," ujarnya dalam konferensi pers bertajuk Afternoon Tea di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Rabu (20/2).
Menurut Luhut, upaya perbaikan ini didorong setelah sebelumnya selama 2018, Indonesia secara berkala sempat diadang cuaca ekstrem. Dengan kondisi tersebut, maka memerlukan peralatan yang lebih canggih untuk mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Kemenko Maritim Atmaji menjelaskan bahwa dana yang dialokasikan tersebut nantinya akan dirinci oleh pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai pihak yang mengusulkan wacana pengadaan tersebut.
"Kan BMKG yang mengajukan, jadi nanti BMKG yang merinci (sumber dan jumlahnya) tapi akan ada bagian lain yang terlibat katakanlah seperti AirNav, jadi (Rp7 triliun) masih angka yang sangat kasar itu," terangnya.
Akan tetapi, pengadaan ini dimungkinkan akan mulai berjalan tahun depan mengingat dana yang dibutuhkan bukanlah angka yang kecil.
"Kira-kira (3 tahun ke depan) begitu semua lengkap. Kan itu mahal, jadi harus mengajukan anggaran dulu, paling berarti tahun depan mulai diadakan," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, wacana perbaikan maupun pengadaan mitigasi bencana ini diajukan oleh BMKG kepada Kemenko Maritim pertama kalinya pada Senin, 11 Februari 2019 lalu.
Saat itu, fokus bahasan BMKG yang disodorkannya kepada Kemenko Maritim lebih kepada pengadaan alat penanggulangan bencana pada sektor laut dan udara. Akan tetapi, kedua pihak belum sampai pada pembahasan anggaran.
Pemerintah justru memangkas anggaran BMKG pada 2019 menjadi Rp1,7 triliun dari alokasi awal Rp2,9 triliun. Pada 2018, anggaran kebutuhan BMKG mencapai Rp2,69 triliun dengan realisasi Rp1,7 triliun.
Negara kita ini berada di ring of fire yang rawan bencana. Kita perlu manajemen dan kepemimpinan kuat merespons bencana. Syarat itu ada dalam sosok Letjen Doni Monardo yang saya lantik jadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pagi tadi.
Selamat bekerja Pak Doni. pic.twitter.com/s2KchU33A9 — Joko Widodo (@jokowi) January 9, 2019