sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah tetapkan PPKM Level 4 di 45 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali

Mendagri berharap, kepala daerah segera melakukan langkah lanjutan dengan rapat koordinasi bersama Forkopimda.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Senin, 26 Jul 2021 15:29 WIB
Pemerintah tetapkan PPKM Level 4 di 45 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, telah menerbitkan tiga Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 2 Agustus 2021. 

Pertama, Inmendagri 24/2021 tentang PPKM Level 3 dan 4 di Jawa-Bali. Sebanyak 95 kabupaten/kota di Jawa-Bali melaksanakan PPKM Level 4. Lalu, 33 kabupaten/kota masuk PPKM Level 3.

Ia mengungkapkan, perubahan paling utama dalam Inmendagri tersebut terkait kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, mereka cukup terdampak dari kebijakan PPKM. 

"Kegiatan UMKM, seperti tukang cukur, pedagang kaki lima, dan asongan, sebetulnya dari dulu tidak pernah kami larang, tetapi kami tegaskan di sini, dapat dilaksanakan dan diatur pemerintah daerah (pemda) setempat, dengan protokol kesehatan (prokes) ketat," ujar Tito dalam konferensi pers virtual, Senin (26/7).

Kedua, Inmendagri 25/2021 tentang PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali. Sebanyak 45 kabupaten/kota di luar Jawa Bali melaksanakan PPKM Level 4. "Jadi, ada peningkatan dari yang sebelumnya, substansinya tidak jauh beda dengan yang Jawa-Bali, ini karena untuk merespon, memitigasi, adanya beberapa daerah di luar Jawa-Bali yang terjadi kenaikan, kita tidak ingin terjadi ping pong," tutur Tito.

Ketiga, Inmendagri 26/2021 tentang PPKM Level 1, 2, dan 3 di luar Jawa Bali. Sebanyak 276 kabupaten/kota melaksanakan PPKM Level 3. Kemudian, 65 kabupaten/kota masuk PPKM Level 2.

Dia berharap, para kepala daerah segera melakukan langkah lanjutan dengan rapat koordinasi bersama forkopimda. Lalu, mengeluarkan produk kebijakan dalam bentuk surat edaran atau instruksi gubernur/walikota/bupati. 

"Kalau bisa lebih spesifik dengan karakteristik daerah, masing-masing, tetapi tidak melampaui instruksi mendagri yang berlaku nasional," ucapnya.

Sponsored

Ia pun meminta, para kepala daerah tidak hanya berkoordinasi dengan unsur pemerintah. Namun, juga melibatkan organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh berpengaruh untuk melakukan upaya persuasif. 

Sebelumnya, Tito menyatakan, upaya kekerasan dengan kekuatan berlebihan dalam pendisiplinan masyarakat pelanggar PPKM semestinya tidak dapat dibenarkan. Karena itu, diharapkan Kasatpol PP memberikan penjelasan kepada jajarannya agar mampu mengendalikan diri. 

“Jangan samakan Satpol PP dengan preman. Ini baju saja yang keren, tapi etika dan perilaku seperti preman, tidak boleh terjadi. Satpol PP ini adalah suatu profesi yang mulia, profesi yang disegani, yang diperlukan masyarakat," ucapnya saat memberikan pengarahan secara langsung (briefing) pada Kepala Satpol PP provinsi dan kab/kota seluruh Indonesia secara virtual, Senin (19/7).

Berita Lainnya