sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemilihan Wagub DKI: Warga khawatirkan politik transaksional

Berdasarkan penelitian Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan, 68% warga DKI khawatir terjadi politik transaksional dalam pemilihan wagub.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Sabtu, 22 Feb 2020 14:29 WIB
Pemilihan Wagub DKI: Warga khawatirkan politik transaksional

Peneliti Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Hafidz Muftisany mengemukakan bahwa 68% warga ibu kota khawatir terjadinya politik transaksional dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, proses penentuan wagub akan dilakukan secara tertutup di DPRD.

Hafidz menjelaskan, kekhawatiran muncul karena trauma masa lalu di era Orde Baru, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. 

Di lain sisi, ada 24% yang ragu tidak terjadi politik transaksional dan hanya 8% yang yakin tidak terjadi politik transaksional. Hasil tersebut berdasarkan survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan pada 9-16 Februari 2020.

"Temuan kami yang jadi catatan, mayoritas di angka 68% warga khawatir politik transaksional ketika proses pemilihan di DPRD. Kita punya trauma masa lalu di Orde Baru tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD," kata Hafidz dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (22/2).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dani Anwar mengatakan wajar apabila masyarakat khawatir terjadinya politik transaksional, misal politik uang.

Demi menghindari hal itu, menurut Dani, pemilihan orang nomor dua di DKI Jakarta nantinya akan melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan melibatkan dua institusi tersebut, Dani optimistis, dapat meredam potensi politik uang.

"Orang yang ingin melakukan proses money politic, setidak-tidaknya kalau kita melibatkan KPK dan PPATK, kan (akan) menghambat. Ada risiko berarti kalau dia terus melakukan itu," ujar Dani.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif merespons positif aspirasi masyarakat yang menginginkan pemilihan wagub dilakukan secara transparan dan tidak ada politik transaksional. Setali tiga uang dengan Dani, Syarif menyebut pihaknya sepakat mengundang KPK. 

Sponsored

Secara teknis pelibatan lembaga antirasuah itu menjadi urusan Sekretaris DPRD DKI Jakarta.

"Soal teknis bagaimana mengundangnya itu urusan Sekretaris DPRD. Tapi, kita secara garis besar mendukung imbauan dan ajakan untuk libatkan KPK," kata Syarif.

Disinggung letak partisipasi masyarakat lantaran pemilihan dilakukan secara tertutup, Syarif mengatakan nanti akan disiapkan sesi khusus pemaparan pengetahuan kandidat tentang visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Anies Beswedan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Nanti kita siapkan sesi khusus paparan visi dan misi nanti di ruang rapat paripurna, stakeholder, masyarakat, bisa diundang forum itu. Visi dan misi dalam pengertian mendukung visi misi gubernur. Jadi, nanti yang ditanyakan adalah kemampuan dasar pemahaman kandidat wakil gubernur terhadap RPJMD," ujar dia.

DPRD pada Selasa (18/2) menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang memutuskan sejumlah hal teknis terkait pemilihan wagub, termasuk pemilihan akan digelar tertutup serta tidak ada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Ada dua kandidat Wagub DKI, yaitu Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria dan Kader PKS Nurmansjah Lubis alias Ancah. Proses pemilihan dijadwalkan akan digelar Februari 2020, waktu persisnya belum diketahui. 

Kedua kandidat bakal memperebutkan 106 suara anggota dewan dari sembilan fraksi.

Berita Lainnya