sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemohon tak dirugikan, Jokowi minta MK tolak uji formil UU Cipta Kerja

Pemerintah menilai UU/11 /2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Kamis, 17 Jun 2021 14:38 WIB
Pemohon tak dirugikan, Jokowi minta MK tolak uji formil UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 dengan agenda mendengar keterangan dari DPR RI dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai perwakilan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membacakan keterangan pendahuluan Presiden Jokowi atas permohonan pengujian formil UU 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang teregistrasi dalam perkara Nomor 91, 103, 105, dan 107/PUU-XVIII/2020. Lalu, perkara Nomor 4 dan 6/PUU-XIX/2021.

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja tersebut dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, UUD 1945 mengamanatkan negara untuk memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam pembangunan nasional. Kemudian, negara harus hadir dalam memastikan perlindungan terhadap rakyatnya.

Penilaian atas legal standing merupakan kewenangan mahkamah. Namun, pemerintah membantah dalil para pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Sebab, 11/2020 tentang Cipta Kerja diklaim justru memberi perlindungan kepastian hukum, pemenuhan hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, hingga kebebasan berserikat dan berkumpul, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27, 28 C ayat 2, serta Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

“Bahwa para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi, dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan berlakukannya UU Cipta Kerja,” ucapnya.

Sponsored

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja diklaim bakal menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. “Sehingga, hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karenanya diberlakukan UU Cipta kerja,” ujarnya.

Pembentukan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ini diklaim melibatkan partisipasi publik dan telah melalui prosedur yang sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, pemerintah memohon kepada majelis hakim MK untuk menerima keterangan Presiden secara keseluruhan dan menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Lalu, meminta majelis hakim MK menolak permohonan pengujian formil UU 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk seluruhnya dan menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam sidang tersebut, hadir pula Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Miner Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Berita Lainnya