Pemprov DKI ajukan syarat pada UNHCR untuk bantu pengungsi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak keberatan untuk membantu para pengungsi yang menduduki trotoar di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Namun bantuan tersebut hanya dapat diberikan jika Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), memenuhi syarat pengajuan surat permintaan bantuan kepada pemprov.

"Kalau UNHCR kesulitan mencari tempat, ya harus bikin surat ke Pemprov DKI. Ini kan bukan persoalan sederhana. Ini bukan persoalan warga DKI. Kalau warga DKI, begitu kejadian langsung kita respons," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/7).

Pelaksana Harian Pemprov DKI Jakarta itu menjelaskan, persoalan imigran bukan wewenang pemerintah daerah. Menurutnya, kewenangan soal pengungsi berada pada pemerintah pusat.

"Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kemenlu, Kemendagri, dan TNI, kita minta sarannya. Kita tunggu seperti apa hasilnya," kata Saefullah.

Persoalan imigran, dia melanjutkan, juga berbeda dengan masalah kemanusiaan yang biasa ditangani Pemprov. Sebab, para imigran tersebut bukan warga negara Indonesia.

"Ada aspek politiknya yang harus dikelola oleh Kementrian Luar Negeri dengan instansi vertikal terkait lainnya. Jadi kita sedang menunggu ini," ujarnya.

Ia pun mengusulkan para imigran pencari suaka asal Afganistan, Sudan, Somalia ditempatkan di Kalideres, Jakarta Barat.

"Kita coba tidak jauh dari kantornya (UNCHR) yang di Kalideres. Kan di situ sebetulnya dulu mereka difasilitasi di situ. Nah, ada kekurangan bahan makanan, makanya mereka lapor ke UNHCR di Jalan Kebon Sirih. Supaya didengarkan mereka nginep di situ kan," katanya.

Menurutnya, pemindaham tersebut akan mempermudah mengkoordinasi jumlah imigran yang banyak. Koordinasi yang mudah dapat membuat proses pengelolaan para pengungsi lebih mudah dilakukan. 

Selain itu, para imigran yang saat ini menempati trotoar di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dapat mengganggu fasilitas untuk umum, seperti pejalan kaki.

"Pencari suaka ini kan sudah menempati fasilitas umum ya, trotoar di daerah yang sangat ramai, hiruk pikuknya trotoar itu dipakai. Jangan sampai mereka mendirikan tenda-tenda di situ gitu lho. Akan menjadi sangat semrawut nantinya," kata Saefullah.