Pemprov DKI dinilai berpotensi lumpuhkan internet ibu kota

Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif Angga, menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi melumpuhkan internet di ibu kota. Hal ini menyusul pemotongan kabel serat optik jaringan telekomunikasi milik anggota Apjatel.

Menurut Angga, hal tersebut bukan pepesan kosong. Buktinya, pemotongan kabel serat optik anggota apjatel oleh Pemprov DKI telah menyebabkan terjadinya gangguan layanan komunikasi dan internet. Pemotongan kabel tersebut terjadi di Jalan Cikini Raya pada 8 dan 22 Agustus 2019. 

"Akibat pemotongan ini pelayanan komunikasi dan internet kepada pelanggan dan pelaku usaha terganggu," kata Angga saat dihubungi reporter Alinea.id, Selasa (10/9).

Jika pemprov terus melakukan pemotongan kabel secara sepihak, dia melanjutkan, gangguan layanan internet di masyarakat akan terus meluas. Tidak hanya pada para pengguna pribadi, hal tersebut akan turut berdampak pada layanan publik seperti perbankan, hotel, hingga instansi pemerintah. 

Bahkan, lanjut Angga, jika terus menerus terjadi, internet di Jakarta akan lumpuh. 

Karena itu, Apjatel telah melayangkan somasi kepada Pemprov DKI atas pemotongan sepihak yang dilakukan di Cikini pada Agustus 2019 lalu. Angga mengatakan, pihaknya masih berharap Pemprov DKI dapat memberi solusi terbaik terkait hal ini. 

Jika tidak, Apjatel akan memproses peristiwa tersebut ke jalur hukum. Angga mengatakan, tidak seharusnya pemprov melakukan pemotongan kabel milik para anggota Apjatel.

"Apjatel sangat menyayangkan tindakan-tindakan sepihak dari Pemprov DKI Jakarta atas pemutusan dan perusakan kabel utilitas fiber optic milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Kami melihat tidak ada pegangan yang jelas atas dasar-dasar pemutusan kabel fiberoptic ini," katanya.

Selain somasi, Apjatel juga telah melaporkan kasus pemotongan kabel serat optik secara sepihak ini ke Ombudsman Republik Indonesia.

Di sisi lain, Angga menyebut bahwa APJATEL pada dasarnya mendukung instruksi gubernur (Ingub) yang melakukan revitalisasi perapihan utitilitas di area trotorar, taman, dan telekomunikasi khususnya jaringan fiber optic. 

Ingub yang dimaksud adalah Ingub Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penertiban Jaringan Utilitas.

Namun, Angga berharap, Pemprov DKI Jakarta perlu berkoordinasi ulang mengenai sistem kerapihan yang diintruksikan.

Pemotongan kabel milik anggota Apjatel, dilakukan Pemprov DKI sebagai bagian dari revitalisasi trotoar. Pemprov tak mau lagi ada kabel silang sengkarut di udara, sehingga dimasukkan dalam boks utilitas di bawah trotoar. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah foto pembersihan kabel di Cikini ini di akun Instagram miliknya. "Pembersihan kabel udara ini adalah bagian dari upaya menghormati kembali ruas Cikini Raya sebagai koridor bersejarah," katanya dalam unggahan tersebut.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedung kantor pos Cikini yang sudah berdiri sejak zaman Belanda kini bisa kita kagumi kembali tanpa terhalang kabel. Pembersihan kabel udara ini adalah bagian dari upaya menghormati kembali ruas Cikini Raya sebagai koridor bersejarah.⁣ ⁣ Bersama jajaran Bina Marga DKI, Dishub DKI dan walikota Jakpus meninjau progres pekerjaan revitalisasi kawasan Cikini, Alhamdulillah masih sesuai jadwal, target selesai akhir tahun ini. ⁣ ⁣ Jadi yang kita revitalisasi bukan saja Taman Ismail Marzuki, tetapi seluruh koridor ini, dari Tugu Tani hingga Megaria. Jadi nantinya kawasan ini menjadi salah satu koridor untuk kegiatan seni budaya di Jakarta.⁣ ⁣ Di fase selanjutnya, penataan trotoar akan dilakukan di Jalan Raden Saleh ke arah Senen dan Kwitang. Kita revitalisasi juga, tetap dengan prioritas memuliakan pejalan kaki dan untuk kegiatan seni budaya.⁣ ⁣ #binamargaDKI⁣ #revitalisasi⁣ #pedestrian⁣ #cikini⁣ #trotoar⁣ #utilitas

A post shared by Anies Baswedan (@aniesbaswedan) on Aug 22, 2019 at 3:01am PDT