Pemprov DKI siagakan tim medis untuk peserta aksi 22 Mei

Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi (Dinkes Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan layanan kesehatan untuk peserta aksi 22 Mei. Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti mengatakan, pihaknya akan menyiagakan sejumlah personel kesehatan pada aksi yang berpusat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Tim Dinkes DKI akan bersiaga di 25 titik strategis, seperti di sekitar KPU dan Bawaslu. Sebanyak 42 Puskesmas dan 32 RSUD juga disiagakan untuk keperluan ini.

"Bekerja sama dengan rumah sakit swasta juga, seperti RS Ago, RS Jantung Harapan Kita, RSU Bunda, RS YPK Mandiri, RS Budi Kemuliaan, RS Pelni, dan RS Jakarta," ujar Widyastuti saat konferensi pers di kantornya di Jakarta, Senin (20/5).

Untuk transportasi pasien, Dinkes DKI akan mengerahkan 82 unit ambulans, dan 15 unit reaksi cepat Ambulans Gawat Darurat (AGD). Selain itu, Dinkes DKI juga menyiagakan 82 dokter, 173 perawat, dan 82 driver.

Widyastuti menegaskan, Dinkes juga akan menanggung biaya pengobatan peserta yang cedera akibat terdampak aksi tersebut. Namun, Pemprov DKI tidak menanggung biaya pengobatan peserta aksi yang memiliki penyakit bawaan.

"Gangguan kesehatan pada pasien yang tidak terkait langsung dengan kegiatan pengumpulan massa dilayani dengan menggunakan skema pembiayaan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Widyastuti juga mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kesehatan Pemprov DKI pada kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa.

Menurutnya, layanan kesehatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari rangkaian Pemilu 2019 yang dimulai sejak pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan atas permintaan resmi dari KPU. 

"Dukungan kesehatan bukan saja untuk tanggal 22 Mei, tapi sudah kami mulai sejak tanggal 17 April saat kegiatan pencoblosan," ucapnya.

Penetapan pemenang Pemilu 2019 juga akan dikawal ketat aparat keamanan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, TNI-Polri mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan ibu kota. 
Terdapat total 34.000 personel gabungan yang akan berjaga memastikan kondisi keamanan Jakarta, terutama di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ada penambahan 2.000 personel dari sebelumnya 32.000 menjadi 34.000.

“TNI juga siagakan 20 ribu pasukan cadangan,” kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri.