sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemprov Jakarta akan atur shift kerja ASN dan swasta

Diklaim memedomani SE Gugus Tugas Penangan Covid-19 Nomor 8/2020.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Senin, 15 Jun 2020 15:49 WIB
Pemprov Jakarta akan atur <i>shift</i> kerja ASN dan swasta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan aturan pembagian waktu (shift) kerja di tengah pandemi coronavirus baru (Covid-19). Diklaim memedomani Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2020.

"Jam kerja, baik ASN (aparatur sipil negara) maupun swasta, sudah dibuatkan jeda. Dalam aturannya, minimal dua jam," ucap Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, saat meninjau penumpang kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (15/6). Ketentuan jeda dua jam diatur dalam SE Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta Nomor 38 Tahun 2020.

"Nah, sekarang kita sepakati diubah menjadi tiga jam. Selisih antara shift satu dan shift dua itu sekurang-kurangnya tiga jam," sambungnya.

Menurut angka 2 SE Sekda Jakarta Nomor 38 Tahun 2020, waktu bekerja ASN Ibu Kota di kantor dibagi menjadi dua kelompok. Gelombang I masuk pukul 07.00-15.30 pada Senin-Kamis dan Jumat, pukul 07.00-16.00. Sementara gelombang II masuk 09.00-17.30 pada Senin-Kamis dan Jumat, pukul 09.00-18.00.

Sedangkan dalam huruf F angka 1 SE Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2020, pengaturan jam kerja dibagi menjadi dua kelompok dan jedanya tiga jam. Gelombang I masuk antara pukul 07.00-07.30 dan berakhir pukul 15.00-15.30. Sedangkan gelombang II masuk antara pukul 10.00-10.30 dan berakhir pukul 18.00-18.30.

Anies mengklaim, langkah itu bertujuan mengurangi kepadatan. "Untuk keselamatan pekerja, untuk keselamatan seluruh masyarakat."

"Jadi, apa pun pengaturan yang dilakukan, harap dijalani dengan baik, harap dijalankan dengan tertib, dan itu untuk melindungi kita semua," tambah dia.

Sponsored
— Agus Wibowo (@aw3126) June 14, 2020

Pemprov Jakarta juga menyediakan 50 unit bus sekolah gratis. Bisa dimanfaatkan masyarakat saat hendak masuk dan pulang kerja. Tujuannya, mengurangi kepadatan penumpang KRL dan meminimalisasi potensi penularan Covid-19.

"Kita menyiapkan 50 bus yang dikirimkan ke beberapa stasiun. Jadi, harapannya bisa membantu mengurangi beban karena penuhnya penumpang di hari Senin pagi," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya, senang dan berterima kasih dengan kebijakan bus sekolah gratis itu. Alasannya, membantu mengurai dan mengurangi risiko kepadatan penumpang KRL menuju Jakarta.

"Hari ini ada tiga hal yang lebih baik dibanding minggu lalu. Pertama, karena ada bus bantuan dari Jakarta 30 dan ditambah pemkot (pemerintah kota) 10, jadi 40. Jadi, relatif lebih cair," paparnya.

"Kedua," sambung dia, "sistem antrean yang jauh lebih baik oleh teman-teman KAI dan KCI (Kereta Commuter Indonesia), sehingga lebih rapi, tidak menumpuk."

Terakhir, banyak penumpang yang memilih berangkat tadi malam dibanding Senin pagi. Imbasnya, situasinya lebih terurai.

Berita Lainnya
×
tekid