sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemprov Jakarta diminta ambil opsi lockdown

Juga diminta stok dan harga pangan stabil melalui serangkaian tindakan konkret dan terukur.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Senin, 16 Mar 2020 13:31 WIB
Pemprov Jakarta diminta ambil opsi <i>lockdown</i>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera memberlakukan opsi mengunci akses keluar-masuk warga (lockdown) dalam menangani penyebaran coronavirus anyar (Covid-19). Agar eskalasinya tak meluas.

"Untuk mengendalikan corona, opsi lockdown harus segera diambil. Karena mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya cukup dinamis," ujar Ketua Badan Kajian Jakarta Monitoring Network (JMN), Isac Kharis Tahtawira, di Jakarta, Senin (16/3).

JMN mendorong demikian, lantaran jumlah pasien terduga dan positif terinfek Covid-19 signifikan. Per Minggu (15/3) malam, mencapai 117 kasus. Sebagian besar di Jakarta. 

"Enggak ada yang salah dengan opsi ini. Meski ada konsekuensinya. Tapi, menurut saya, risikonya lebih kecil daripada sekadar pembatasan-pembatasan yang telah diambil pemprov," tutur dia.

Pertimbangan lain, selaras dengan imbauan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Seiring dengan penetapan pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"IDI, kan, sudah menyarankan, agar daerah-daerah berisiko tinggi diberlakukan lockdown. Saya yakin, IDI enggak sembarangan dalam menerbitkan imbauan itu," ucap Isac.

Imbauan IDI terkait lockdown di daerah-daerah berisiko tinggi. Istimewa

Kebutuhan Pokok
Di sisi lain, dirinya meminta pemprov memastikan stok dan harga pangan stabil. Agar langkah pengendalian pergerakan penduduk dan pembatasan interaksi sosial (social distancing measure) efektif.

Sponsored

"Jangan hanya mengetatkan regulasi, tetapi kebutuhan dasar publik, urusan perutnya, diabaikan. Ini bagian penting dalam penanganan corona. Selain di sektor kesehatan," katanya.

"Kalau sekadar pengumuman stok pangan cukup tanpa langkah konkret dan terukur, tetap akan menimbulkan gejolak publik. Akan ada aksi panic buying. Seperti tren kenaikan dan kelangkaan beberapa barang, beberapa waktu lalu. Seperti jahe, bawang bombai, sampai masker," papar Isac.

JMN menuntut demikian, karena langkah operasi pasar penjualan penutup mulut dan hidung takefektif. "Pasar Jaya mengklaim, menyediakan sejuta masker. Faktanya, publik masih kesulitan mengaksesnya. Karena Pasar Jaya taktransparan," ujarnya.

"Kebijakan yang diambil, jelas efektif di negara-negara lain. Namun, harus diiringi dengan pelaksanaan di lapangan. Jangan cuma pengumuman saja yang terasa bagus. Tapi, implementasinya buruk," tutup dia.

Kebijakan Pemprov Jakarta dalam menangani coronavirus kian ketat. Benang merahnya, pengendalian pergerakan penduduk dan pembatasan interaksi sosial. Seperti meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada 15 dan 22 Maret.

Selanjutnya, meliburkan aktivitas belajar di sekolah 14 hari, pembatalan dan menolak izin kegiatan/keramaian, serta penutupan destinasi wisata yang dikelolanya selama dua pekan. Juga membatasi operasional transportasi publik yang dikelolanya.

Berbagai upaya itu ambil, mengingat banyak pasien terduga maupun terinfeksi Covid-19 adalah warga Jakarta. Pun tersebar di lima wilayah administratif Ibu Kota.

Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid