logo alinea.id logo alinea.id

Pemprov Kaltim ajukan dua lokasi jadi ibu kota negara

"Dibanding lokasi lainnya di Kalimantan, Kaltim mungkin memiliki potensi besar baik dari sisi geografis dan sumber daya yang dimiliki."

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Rabu, 31 Jul 2019 11:11 WIB
Pemprov Kaltim ajukan dua lokasi jadi ibu kota negara


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan dua lokasi untuk menjadi ibu kota negara. Dua lokasi tersebut adalah kawasan Tahura Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kelurahan Sotek di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Dibanding lokasi lainnya di Kalimantan, Kaltim mungkin memiliki potensi besar baik dari sisi geografis dan sumber daya yang dimiliki, di samping kelengkapan infrastruktur yang telah tersedia," kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi di Samarinda, Rabu (31/7).

Kedua lokasi tersebut terletak tak jauh dari Kota Balikpapan dan Ibu Kota Provinsi Samarinda. Menurut Hadi, kedua kota tersebut memiliki infrastruktur yang cukup lengkap sehingga memudahkan untuk menopang pembangunan ibu kota negara.

Hadi mengaku tak melakukan langkah tertentu agar lokasi di wilayahnya dipilih menjadi lokasi ibu kota negara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunggu keputusan pemerintah pusat mengencai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Pemerintah pusat saat ini masih melakukan kajian kebencanaan hingga keekonomian sebelum memutuskan lokasi ibu kota baru. Presiden Joko Widodo berencana mengumumkannya pada Agustus mendatang.

Ada empat daerah yang digadang-gadang menjadi lokasi ibu kota negara baru. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Dari empat daerah tersebut, pilihan saat ini mengerucut pada Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Dalam acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Jawa-Bali 2020-2024 di Surabaya, Senin (29/7), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyatakan bahwa Kalimatan dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi lokasi ibu kota baru.

Pemindahan ibu kota negara tak dapat serta merta dilakukan. Ada proses panjang yang harus dilalui sebelum lokasi baru dapat beroperasi menjadi ibu kota negara.

Sponsored

Pemerintah berencana menyelesaikan proses perencanaan pemindahan ibu kota negara pada 2020. Proses pembangunan dijadwalkan berjalan pada 2021 hingga 2023. Adapun pemindahan pusat pemerintahan akan mulai dilakukan pada 2024.

Diperkirakan pembangunan ibu kota negara di lokasi yang baru akan menelan dana senilai Rp466 triliun. Jumlah tersebut diperlukan untuk penyediaan fasilitas untuk menjalankan fungsi utama ibu kota. (Ant)