sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pemufakatan jahat yang bikin KPK tak lagi istimewa

Pasal-pasal dalam UU KPK yang baru mencabut keistimewaan yang melekat pada lembaga antirasuah itu.

Soraya Novika Achmad Al Fiqri Fadli Mubarok
Soraya NovikaAchmad Al Fiqri | Fadli Mubarok Sabtu, 21 Sep 2019 06:59 WIB
Pemufakatan jahat yang bikin KPK tak lagi istimewa

Kegelapan menyelimuti Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (18/9) lalu. Dari petang hingga dini hari, tak satu pun kandil dinyalakan. Sebuah keranda jenazah dan taburan bunga tampak menghiasi lobi markas pasukan antirasuah itu. 

Keranda dan taburan bunga itu merupakan sisa-sisa dari rangkaian aksi teatrikal bertema pemakaman KPK yang digelar sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) dan pegiat antikorupsi. Aksi itu merupakan protes terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. 

"Malam ini kita semua berduka. Kita mendengar bahwa gedung di belakang ini bukan lagi menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi. Sejak RUU KPK disahkan, harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi sirna," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat berorasi di gedung KPK. 

Revisi UU KPK diketuk palu dalam rapat paripurna DPR yang digelar hanya selang beberapa jam dari aksi teatrikal para aktivis di KPK. Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly. Ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui substansi revisi. 

"Serangan balik para koruptor bukan lagi menimpa masyarakat Indonesia, tapi menimpa garda terdepan pemberantasan korupsi. Karena itu, malam ini kita akan mengingat sejarah kelam bangsa ini, (yakni) bagaimana korupsi membuat anak-anak di ujung Papua meninggal karena kelaparan, karena korupsi," ucap Asfi, sapaan akrab Asfinawati. 

Hingga kini Jokowi tak sekalipun berkomentar mengenai UU KPK yang baru. Padahal, revisi tak hanya ditolak keras para aktivis, tapi juga para komisioner KPK. Aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK pun ramai digelar di depan gedung DPR RI, gedung Merah Putih KPK, dan di berbagai daerah di Tanah Air. 

Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus membakar ban bekas saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/9). /Antara Foto

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat suara 'mewakili' Jokowi. Ia mengklaim, Jokowi sudah lama terusik oleh sepak terjang KPK. "Kita tahu bahwa Presiden merasa (di KPK) ini ada masalah karena semua pembuat UU dan yang melahirkan UU ini menyatakan ini ada masalah," ujar Fahri di salah satu televisi swasta, belum lama ini. 

Sponsored

Fahri mengatakan, revisi UU KPK ialah upaya DPR mengembalikan fungsi dan wewenang lembaga antirasuah ke tujuan awal pembentukannya. Lembaga superbodi itu, kata dia, telah menjelma bak lembaga politik yang sulit dikontrol. 

Setidaknya ada 7 poin revisi yang disepakati oleh pemerintah dan DPR. Poin-poin itu tersebar di sejumlah pasal di UU KPK yang baru, semisal Pasal 1, 12, 37A, 37B, 40, 46, dan Pasal 70.

Revisi juga menghapus ketentuan di UU lama yang menyebut pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum serta kewenangan KPK mengangkat tim penasihat. Status komisioner sebagai penyidik dan penuntut sebelumnya tertera di Pasal 21 UU KPK yang lama.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK masih mengalisis aturan yang tertera dalam perubahan kedua UU KPK itu. KPK sudah membentuk tim transisi untuk melihat sejauh mana substansi UU KPK yang baru berdampak pada kinerja KPK dan statusnya sebagai lembaga khusus. 

"Sejak awal, ketika ada aturan khusus di UU KPK, maka sifatnya adalah lex specialis. Misalnya kewenangan penyelidikan di KPK yang bisa melakukan penyadapan. Meskipun sudah dipangkas, ya, dan beberapa kewenangan yang lain. Nah, itu kan harus kami analisis lebih lanjut," ujar dia kepada Alinea.id, Jumat (20/9).

Tak hanya dari internal, KPK juga akan mengundang para pakar untuk membantu menganalisis maksud dari pasal-pasal yang direvisi. "Untuk membaca secara lebih tepat pasal-pasal yang ada di UU ini karena kan pasal yang ada agak membingungkan, ya, antara satu dengan yang lain," ujar dia. 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, lembaganya telah menyiapkan dua tim transisi untuk menganalisis materi UU KPK. "Yang (pertama), berhubungan dengan status kepegawaian. Kedua, tim transisi untuk mengantisipasi kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam UU KPK yang baru dari segi penindakan," ucap Laode. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat mempersoalkan pasal terkait keberadaan Dewan Pengawas dalam UU KPK yang baru. Menurut dia, Dewan Pengawas potensial menimbulkan kerancuan struktural di internal KPK karena kedudukannya tidak dijelaskan secara rinci. 

"Kalau saya baca, justru peran pimpinan berkurang (dengan adanya Dewan Pengawas). Tapi, mana yang lebih tinggi? (Itu) tidak dijelaskan dalam UU," ujar pria yang kembali terpilih sebagai komisioner KPK itu. 

Menkumham Yasonna Laoly (kanan) bersiap menyerahkan dokumen pandangan akhir pemerintah terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (kedua kiri), disaksikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9). /Antara Foto

Persekongkolan jahat 

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai sudah ada persekongkolan jahat antara pemerintah dan DPR untuk melemahkan KPK sebelum rapat paripurna digelar. Hal itu setidaknya terlihat dari kilatnya draf revisi dibahas dan disahkan. 

Selain itu, revisi disepakati tak lama setelah Pemilu 2019 berakhir dan di penghujung masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019. "Harusnya revisi dilakukan sebelum pemilu agar kemudian hal baik bisa dijaga oleh publik. Kalau tidak baik, mereka tidak dipilih. Tapi kalau dilakukan setelah pemilu, biasanya niatnya jahat," kata dia. 

Niatan untuk melemahkan kewenangan KPK, lanjut Feri, juga gamblang terlihat dari bunyi pasal-pasal di revisi. Salah satunya ialah Pasal 46 yang mengunci agar penetapan dan pemeriksaan tersangka oleh KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. 

"Hukum acara pidana kan di KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Nah, di sanalah masuknya. Lalu, kan kalau KUHAP itu basisnya KUHP, di sanalah mainnya. Jadi, mereka tidak memakai jalan yang berliku untuk melemahkan kemudian mematikan langkah KPK,” jelas Feri.

Berbarengan dengan pembahasan RUU KPK, DPR juga tengah mengebut revisi KUHP. Di RUU KUHP, ada sejumlah pasal yang mengatur tipikor, yakni Pasal 604, 605, 607. Di draf RUU, dari minimal empat tahun, hukuman terhadap pelaku pidana korupsi dikurangi menjadi hanya dua tahun. 

Menteri Yasonna membantah ada upaya melemahkan pemberantasan korupsi via RUU KUHP, khususnya di pasal 603 yang menyunat hukuman terendah bagi koruptor. Ia berdalih pasal tersebut merupakan sinkronisasi antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Jadi, (maksud pasal itu) melindungi pelaku yang tidak memiliki peran besar dalam tindak pidana korupsi dan memberikan ancaman yang lebih berat kepada pelaku yang memegang peran dalam pelaksanaan korupsi," ujar dia.

Tak hanya itu, menurut Feri, pelemahan sistematis juga terlihat dari pemberian kewenangan menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 kepada KPK. Kewenangan itu dianggap sebagai siasat untuk memudahkan para koruptor lolos dari jerat hukum.  

"Sederhananya begini, kalau dikirimkan  pimpinan yang bermasalah pun ke KPK, mereka kan belum tentu bisa melakukan apa pun. Misalnya, kasus-kasus besar kan tidak bisa di-SP3 yang melibatkan parpol dan pembesar parpol. Oleh sebab itu, perlu sebuah kewenangan untuk menghentikan itu. Lahirlah poin SP3," ujar dia. 

Infografik Alinea.id/Dwi Setiawan

Tak lagi lex specialist

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut keistimewaan KPK hilang dengan disahkannya revisi UU KPK. Salah satunya lewat penghapusan status komisioner sebagai penyidik dan pentuntut suatu perkara. "Sehingga statusnya (komisioner) hanya sebagai pemimpin administratif," ucapnya.

Degradasi paling parah, lanjut Fickar, ialah ketentuan yang mengategorikan korupsi sebagai perkara biasa dengan 'memaksa' pemeriksaan terhadap tersangka menggunakan KUHAP. 

"Sekarang korupsi bukan lagi tindak pidana yang extraordinary (luar biasa), tetapi menjadi tindak pidana biasa yang sama dengan maling ayam. Karena itu, mungkin ke depan, tidak akan ada lagi operasi tangkap tangan (OTT) seperti dulu,"  ujar dia. 

Fickar juga mengkritik keberadaan Dewan Pengawas yang diberi kewenangan besar di ranah yudikatif. "Seperti memberi izin sadap, tangkap, tahan, sita, dan sebagainya. (Ini) menjadi sesuatu yang (salah) secara sistemik karena Dewan Pengawas bukan aparatur penegak hukum," kata dia. 

Pasal lainnya yang turut bertanggung jawab terhadap pelemahan KPK, lanjut Fickar, ialah Pasal 40. Disebutkan di pasal itu, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila aktivitas tersebut tak selesai dalam jangka waktu dua tahun. 

Secara tidak langsung, ketentuan dalam pasal tersebut menghentikan secara paksa pengusutan kasus-kasus korupsi besar, seperti kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik, Bank Century, BLBI, dan Pelindo II. 

"Hukum acaranya saja yang KUHAP tapi punya SP3 ini jelas pelemahan secara sistemik. Sulit dilawan kecuali dengan perubahan aturan lainnya. Jadi, KPK sudah tidak ada bedanya dengan penegak hukum lainnya. Akan sama saja dengan kepolisian dan kejaksaan," katanya.

Pendapat senada diutarakan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun. Menurut dia, ketentuan dalam Pasal 46 yang paling kentara mencerabut keistimewaan KPK dan mengubahnya layaknya lembaga penegak hukum biasa. 

"Jadi, kalau ini (RUU KPK) ada, maka SOP (standard operational procedure)-nya berubah. Maka, penanganan perkara yang selama ini dilakukan KPK, akan berubah dan ikut semua ritmenya. Dari norma dasar UU-nya sampai SOP-nya (berubah)," ujar Tama.

Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Jokowi masih punya kesempatan untuk menyelamatkan KPK dari kematian. Pertama, dengan menolak revisi UU KPK. Kedua, Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi. (Akb/Mar)