Pemulangan eks ISIS harus melalui kajian mendalam

Pemerintah harus mengkaji secara mendalam sebelum mengambil keputusan memulangkan 600 WNI eks ISIS dari Suriah. Demikian diungkapkan Ketua Komisi VIII Fraksi PAN, Yandri Susanto.

Setiap kementerian dan lembaga terkait (Kemko Polhukam, Kemlu, Kemenag, BNPT), lanjut dia, juga harus betul-betul bersinergi agar dapat melahirkan kajian yang utuh, tidak parsial.

Yandri juga mendorong agar Presiden Jokowi juga mengundang ormas Islam dan ormas lintas agama lainnya agar wacana pemulangan eks ISIS tidak mengundang kegaduhan.

"Coba dirembukkan dulu sehingga nanti kata yang keluar satu, iya atau tidak. Kalau iya apa alasannya, kalau tidak apa alasannya supaya tidak antar-pemerintah justru berdebat sendiri nanti, seolah-olah rebutan pengaruh atau rebutan mengambil keputusan dengan hal-hal yang strategis seperti ini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Selain itu, Yandri menyarankan baiknya presidenlah yang melontarkan pernyataan, bukan pejabat sekelas menteri, karena menyangkut permasalahan yang sangat strategis.

"Isunya kan sensitif, maka usul saya sebaiknya ini dibawa ke rapat kabinet, apakah itu Rapat Terbatas (Ratas) atau Rapat Paripurna (Rapur), terserah Pak Presiden. Tapi yang mengeluarkan statemen atau kebijakan sebaiknya Pak Presiden," jelasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan masih menimbang plus minus terkait wacana pemulangan WNI mantan ISIS dari Timur Tengah.

“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” kata Jokowi di Istana Negara Jakarta.

Presiden menyatakan perlunya menggelar rapat terbatas yang khusus membahas rencana tersebut. “Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih dirataskan. Kita ini pasti kan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semua dihitung secara detail,” pungkasnya.