Penangkapan Djoko Tjandra tidak terkait bursa calon Kapolri

Penangkapan Djoko Tjandra merupakan prestasi Polisi Malaysia. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyatakan, bahwa penangkapan buronon kasus cessie Bank Bali, dilakukan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang kemudian diserahkan ke Polri. 

"IPW mengapresiasi, PDRM yang sudah mau mendengar aspirasi rakyat Indonesia dan membantu menangkap Djoko Tjandra dan menyerahkan buronan kelas kakap itu ke Polri," kata Neta, dalam keterangan persnya, Minggu (2/8). 

Dia menjelaskan, kerja sama yang ditunjukkan pihak Malaysia dengan Indonesia ini patut dicontoh Polri ke depan. Khususnya, NCB Interpol Polri dalam melakukan lobi ke negara-negara lain yang terdapat buronan koruptor bersembunyi di sana, mengingat masih ada 38 buronan NCB Interpol Polri di luar negeri. 

"Artinya, kerja sama internasional pasca tertangkap Djoko Tjandra perlu dilanjutkan, sehingga Polri bisa segera menangkap buronan lainnya. Misalnya, bos Gajah Tunggal Syamsul Nursalim dan Itji Nursalim yang saat ini diduga bersembunyi di Shanghai, Tiongkok," ujar Neta.

Dia melihat, kasus Djoko Tjandra maupun penangkapan buronan kakap itu tidak ada kaitannya dengan bursa calon Kapolri, apalagi pergantian Kapolri masih lama. Sebab, presiden punya kriteria sendiri tentang calon di masa depan. 

"Bagaimanapun, calon Kapolri yang akan diangkat presiden tentu melihat situasi aktual politik saat itu dan proyeksi situasi ke depan, semuanya sangat tergantung pada insting politik Presiden maupun hak prerogatif Presiden," bebernya.

Menurut Neta, dalam kondisi panas kasus Djoko Tjandra ditambah tertangkapnya buronan kakap itu, ada saja pihak-pihak yang mengaitkannya dengan bursa calon Kapolri. 

Padahal, tidak ada kaitannya dan situasinya jauh panggang dari api.  "Apalagi, IPW mendapat informasi bahwa calon Kapolri ke depan yang akan dipilih Presiden dari kalangan bintang dua dan proses suksesinya satu paket dengan calon Wakapolri. Memang, informasi yang diperoleh IPW ini kembali kepada situasi aktual dan menjadi hak prerogatif Presiden," jelas Neta.

Sebab itu, kata Neta, sebaiknya masyarakat maupun pihak-pihak tertentu jangan berspekulasi dan mengkaitkaitkan kasus Djoko Tjandra, dengan suksesi Kapolri karena tidak ada kaitannya. 

"Semua ini dinilai IPW, akan dilakukan Presiden pasca new normal agar pemerintahan ke depan semakin efektif dan stabilitas keamanan kondusif," pungkasnya.