Masa jabatan dipangkas dua tahun, penasihat KPK pilih mundur

Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari merasa dirugikan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Pasalnya, massa bakti penugasan Penasihat KPK terpangkas menjadi dua tahun dari sebelumnya empat tahun.

"Karena mereka (Penasihat KPK) bekerja empat tahun terpangkas menjadi dua tahun secara tiba-tiba. Apalagi di UU tidak diatur masa transisi," kata Tsani saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).

Diketahui, masa bakti tiga Penasihat KPK yakni Mohammad Tsani Annafari, Budi Santoso, dan Sarwono Sutikno seharusnya berakhir pada 6 Juli 2021 sejak dilantik pada 6 Juli 2017.

Tsani menganggap, para anggota legislator yang menyusun regulasi baru untuk KPK itu tidak memahami skema kepegawaian di komosi antirasuah. Sebab, kata dia, jabatan penasihat itu tidak termasuk dalam struktur kepegawaian.

"Mungkin orang DPR tidak paham skema kepegawaian KPK bahwa penasihat tuh bukan pegawai. Mereka (DPR RI) hanya mengatur masa transisi untuk pegawai, tapi tidak untuk penasihat," tuturnya.

Kendati merasa dirugikan, Tsani menyarankan kepada dua Penasihat KPK lainnya, yakni Budi Santoso, dan Sarwono Sutikno, agar dapat menggugat regulasi baru KPK itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika merasa dirugikan.

"Saya menyarankan kepada penasihat lain, apabila mereka merasa dirugikan ya silakan ajukan gugatan (UU KPK hasil revisi) secara materil, lewat jalur perdata maupun ke MK. Karena yang mengakibatkan hal ini terjadi, karena UU itu yang melanggar hak konstitusional mereka," terang dia.

Setidaknya KPK telah mengidentifikasi 26 persoalan yang akan berdampak terhadap kinerja pemberantasan korupsi dari perubahan kedua Undang-Undang KPK. Sejumlah kewenangan yang dikurangi merupakan kewenangan pokok dalam melaksanakan tugas.

Bahkan, sejumlah aturan dalam regulasi baru komisi antirasuah itu tidak selaras antar pasal. Sehingga, dapat menimbulkan tafsir beragam yang akan menyulitkan KPK dalam menangani perkara korupsi ke depan.