sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Peneliti LIPI ragukan TNI lampaui BSSN atasi serangan siber

Istilah ancaman hibrida sulit didefinisikan dan tidak terkait dengan militer.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Rabu, 03 Feb 2021 19:56 WIB
Peneliti LIPI ragukan TNI lampaui BSSN atasi serangan siber
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Peneliti bidang pertahanan dan keamanan LIPI, Diandra Mengko mempertanyakan, definisi ancaman hibrida dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Konsep ancaman tersebut muncul ketika aneksasi Rusia di Krimea pada 2004. 

Istilah ancaman hibrida sulit didefinisikan dan tidak terkait dengan militer. Jadi, ancaman itu dapat ditafsirkan sebagai terorisme, hingga perang siber.

"Kalau tidak ada definisi batas operasional yang menentukan itu akan jadi pasal karet yang bisa kemana-mana," ucapnya dalam diskusi virtual, Rabu (3/1).

Dalam penanganan ancaman hibrida, menurut dia, semestinya komponen utamanya bukan hanya TNI. Namun, sipil juga dapat menjadi kekuatan utama. 

"Apa iya, TNI punya kemampuan yang segitunya dibanding BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Saya enggak tahu tetapi, apa iya? Tapi seingat saya BSSN ada duluan kemudian ada organisasi yang baru itu ada divisi siber yang dibikin oleh TNI, ya," tutur Diandra.

Dia menyarankan, agar BSSN sebagai komponen utama dalam perang siber dan TNI sebagai komponen cadangan. Jadi, Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Komcad) bukan hanya dari sipil, tetapi juga militer. 

Jika dipaksakan Komcad direkrut dari sipil untuk dimasukan ke militer dengan dalih menghadapi ancaman hibrida, maka sudah sangat jelas ada upaya militerisasi sipil.

Menurut Diandra, Komcad yang direkrut dari sipil juga merupakan penghamburan anggaran. Disisi lain, komcad juga tidak akan efektif bagi perbaikan sistem pertahanan Indonesia. 

Sponsored

Maka, adanya Komcad menunjukkan tidak pedulinya pemerintah terhadap profesionalitas dalam efektivitas pertahanan. Bahkan terkait dinamika ancaman terkini, seperti di Laut China Selatan, pembentukan Komcad pun tidak relevan. 

Berita Lainnya