Penerapan 'social distancing' harus disertai solusi

Kebijakan social distancing atau mengurangi kontak sosial secara langsung dinilai telah menimbukan pesoalan dan merugikan banyak pihak, terlebih pengusaha. 

Untuk itu pemerintah diminta bertanggung jawab atas kebijakan membatasi interaksi sosial itu dengan memberikan solusi jitu.

"Terkait ada warga dan pengusaha yang merasa dirugikan (akibat imbauan ini) ya, tentu negara  harus lakukan tindakan untuk bisa menyelesaikan persoalan-perasalan itu kan. Enggak mungkin negara enggak punya solusi, negara harus punya solusi atas warganya," ujar pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin dihubungi Alinea.id, Kamis (19/3).

Menurutnya, pemerintah dapat mengeluarkan insentif berupa dana kepada warga yang dirugikan akibat kebijakan tersebut dari anggaran taktis. 

Caranya, kata Ujang, dengan membenahi sistem pendataan warga. Sebab, baginya, data merupakan kunci untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah kepada warga.

"Sebenarnya sih data ya (kunci persoalannya). Kalau kita punya angka yang valid, misal jumlah orang miskin dan pengangguran berapa gitu. nah itu bisa disubsidi oleh uang negara. Maka dari itu, pemerintah jangan hanya batasi interaksi dengan orang tetapi enggak beri solusi," papar dia.

Dia mengingatkan, kesejahteraan rakyat itu salah satu tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, pemerintah diminta tidak lepas tangan kepada warga yang terdampak kebijakan social distancing ini.

"Persoalannya kita enggak punya data valid masyarakat yang harus dibantu berapa. kalau ada (data) enak. dengan kalkulasi uang sekian dalam waktu massa darurat sampai kapan, kan sudah keliatan anggarannya berapa. Jadi, tepat sasaran juga ya bantuannya," kata Ujang.

Dampak kebijakan tersebut tengah dirasakan sejumlah pengusaha dan pedagang kecil. Mereka terpaksa harus berlapang dada lantaran jajaan mereka tak laris, sebagaimana dialami Andri Bagus Syaeful, pemilik Alooha Coffe.

Kedai kopi di bilangan Jakarta Selatan miliknya, terus mengalami penurunan omzet sejak merebaknya pandemi Covid-19. Terlebih, kata dia, sepinya pengunjung semakin terlihat ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing. 

"Sepi banget pelanggan. Jelas kerasa sih. Dari omzet bisa menurun 50% setiap harinya. Mungkin kekhawatiran pengunjung untuk mendatangi ruang-ruang publik karena takut terkena virus corona," tutur Andri.

Bahkan, lalu lalang pengendara di depan kedainya terpantau cenderung lengang di jam sibuk. Untuk itu, pria berumur 25 tahun itu menaruh harapan kepada pemerintah agar dapat tangani pandemi Covid-19 dengan bijaksana.

"Harapanya pergerakan dari pemerintah lebih nyata dan jangan sampai menambah kekhawatiran warga. Setidaknya, warga merasa nyaman ada penanganan dari pemerintah. Bukan sekedar himbauan saja," ucapnya.