Pengamat: Jihad konstitusi adalah kawal BPN ke MK

Pengumuman hasil Pemilu Presiden 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memicu protes. Pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menengarai Pilpres 2019 penuh kecurangan. Mereka menyebut, kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM.

Protes di kawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pecah sejak Selasa (21/5). Protes yang berbuntut kerusuhan itu berlangsung hingga Rabu (22/5) malam. Kerusuhan meluas ke Petamburan, Slipi hingga Tanah Abang. Korban berjatuhan. Setidaknya enam orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka.

Untuk menurunkan tensi yang memanas, Prabowo telah meminta para pendukungnya untuk tenang, tidak berbuat anarkis dan mengakhiri aksi di Jakarta. Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, juga menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk kembali merajut persatuan, merajut kembali persaudaraan dan kerukunan.

Diyakini, kericuhan yang terjadi merupakan imbas dari belum terwujudnya rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo. Karena itu, untuk menurunakn suhu politik yang tengah mendidih, sejumlah pengamat mendorong pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ada baiknya segera dilakukan. 

Peneliti Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik Dedi Kurnia Syah menilai, pertemuan dua kubu harus dilakukan guna meredam gejolak di tingkat pendukung. "Kondisi saat ini sangat mungkin sekali dimanfaatkan pihak di luar kontestan Pemilu, sehingga pemerintah harus cepat tanggap," ujar Dedi kepada Alinea.id, Kamis (23/5).

Dedi menyarankan agar aparat keamanan, baik dari Polri maupun TNI, untuk tidak memantik publik melakukan konfrontasi. Polisi, kata Dedi, harus memahami kondisi psikologis publik lewat pendekatan persuasif. Bukan dengan tekanan dan senjata.

Dedi menyarankan agar pemerintah berhenti menangkap tokoh pendukung oposisi. Kalaupun ada yang melanggar hukum, ada baiknya penangkapan ditunda hingga momentum penolakan hasil pemilu ini usai.  "Ini salah satu cara dalam memahami kondisi psikologis pendukung," tutur Dedi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyarankan, agar elite politik tidak mempergunakan aksi massa untuk kepentingan politik diri sendiri atau kelompok. Pernyataan para elite politik harus sejalan dengan tindakan.

"Jangan sampai dalam pernyataannya tidak mendukung kerusuhan, tapi pada saat yang sama juga mengeluarkan pernyataan yang menambah bara untuk kerusuhan," ujar Ray saat dihubungi Alinea.id, Rabu (22/5) malam.

Ray menyayangkan tindakan anarkistis  yang dilakukan oleh sejumlah demonstran. Pasalnya, tindakan massa pada aksi 21-22 Mei tersebut tidak akan mengubah atau membatalkan hasil pemilu.

Segala upaya untuk menduduki kantor Bawaslu atau KPU, kata Ray hanya tindakan sia-sia. Pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada 21 Mei hanya bisa dan mungkin diubah melalui Mahkamah Konstitusi (MK) atau pengadilan yang lain. 

"KPU tidak lagi memiliki kewenangan apapun untuk mengubah hasil pemilu tanpa perintah pengadilan. Maka dan oleh karena itu, tujuan demonstrasi yang mengepung kantor Bawaslu menjadi tidak jelas. Dan lebih tidak jelas karena BPN sendiri sudah menyatakan akan mengambil langkah sengketa ke MK," ucap Ray.

Oleh karena itu, Ray menyarankan, sebaiknya para demonstran membantu memperkuat tuntutan BPN ke MK. Caranya dengan menambah berbagai info yang didapatkan guna memperkuat argumen sengketa di MK. 

"Di jalan inilah semestinya semua orang berjalan. Lebih-lebih kepada mereka yang menggaungkan istilah 'jihad konstitusi', sudah sepatutnya mengawal BPN ke MK," saran Ray. 

Ray mengingatkan agar Polisi untuk menahan diri dengan tidak mempergunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran. "Betapapun kaburnya tujuan dari aksi demonstrasi ini. Menjaga hak mereka untuk bersuara dan protes tetap harus dipegang dengan kuat," tukas Ray.

Demokrasi hanya akan bermakna jika kebebasan benar-benar dapat ditegakkan. Ray mengatakan, mendahulukan hak tentu harus diutamakan.