Pengamat pesimistis presiden terbitkan Perppu KPK

Sejumlah pengamat pesimistis Presiden Jokowi akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Salah satu penyebabnya adalah parpol pendukung Presiden Jokowi berada di barisan yang menolak.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpendapat penerbitan Perppu memiliki kemungkinan yang amat kecil, dikarenakan realita politik bahwa Presiden Jokowi tampak di bawah kontrol partai pengusung dalam Pemilu 2019.

“Saya melihat penerbitan Perppu semakin menjauh. Semua hanya menjadi angan yang berada di awang-awang semata. Jokowi sulit untuk menerbitkan Perppu,” terang Ray di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10).

Partai politik pengusung Jokowi tidak menyetujui jika Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Akibatnya Jokowi menjadi tersandera dengan beban politiknya, walaupun sebetulnya penerbitan Perppu merupakan wewenang Jokowi secara konstitusi.

Seharusnya Jokowi berani melawan partai politik pengusungnya tersebut. Apalagi memiliki daya tawar tinggi, lantaran didukung publik. 

“Saya lihat Jokowi tidak berani melawan partai politik pengusungnya. Itu bisa kita lihat dalam dua bulan terakhir ini, Jokowi lebih menjaga kepentingan koalisi di parlemen. Misalnya dengan menyetujui revisi UU KPK dan dengan cepat mengirimkan surat presiden ke DPR,” urainya.

Hal senada disampaikan peneliti Saiful Mujani Research Centre (SMRC) Sirajuddin Abbas. Dikatakan Sirajuddin, mustahil menjalankan kekuasaan dengan vulgar di bawah kontrol partai politik pengusung. Hal itu akan membuat Jokowi berada di posisi dilematis. Di satu sisi Jokowi ingin mengabulkan permintaan rakyat, namun di sisi lain, khawatir agenda strategis menjalankan pemerintahan terhalang oleh partai pengusung, baik di eksekutif maupun legislatif.

“Saya kira Pak Jokowi cukup pintar, tidak akan bersikeras melawan arus. Kalau dia memaksa, jika suatu saat ingin melakukan sesuatu, bisa diblokade. Entah di DPR atau di kementerian yang menjalankan,” ucapnya.

Kendati begitu, Sirajuddin masih optimistis Jokowi bisa menangani kontrol partai politik pengusungnya. Tentunya harus ada dukungan yang lebih besar lagi dari masyarakat. Apalagi untuk menghadapai para ‘pemain lama’ dalam hal politik praktis yang memiliki banyak pasukan di DPR.

“Saya yakin gerakan mahasiswa belum berhenti, mereka masih mengawasi itu. Gerakan counter movement dari mahasiswa ini, bisa jadi muncul lebih besar lagi. Saya punya optimisme soal hal ini,” sambungnya.