Pengamat: Pidato Presiden kurang tegas ihwal penegakan hukum dan HAM

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar mengkritik ulasan Presiden Jokowi ihwal penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada sidang tahunan MPR RI tahun 2019. Menurutnya, presiden kurang tegas menyoroti hal ini dalam pidatonya.

"Saya ingin menekankan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam hal ini, yang seharusnya juga perlu disebutkan lebih tegas dalam pidato presiden ini," kata Adinda, Jumat (16/8).

Menurutnya, pemerintah perlu meninjau ulang dan mencabut kebijakan yang diskriminatif dan melanggar HAM. Pemerintah juga diharapkan untuk lebih proaktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk mempromosikan aktivisme dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

Penegakan hukum dan perlindungan HAM, kata dia, semakin penting untuk menunjukkan dan mengajak komitmen bersama untuk menjaga keharmonisan di Indonesia.

Dalam pidatonya dalam sidang tahunan MPR RI hari ini, Jokowi hanya menyinggung sedikit soal penegakan hukum dan HAM. Dia hanya menyoroti perlunya untuk mengubah ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM. 

Menurut Jokowi, keberhasilan penegak hukum tak bisa hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap dan jumlah orang yang dipenjarakan. Keberhasilan aparat juga harus dinilai dari upaya pencegahan yang dilakukan. 

"Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," kata Jokowi.  

Pengamat hukum pidana sekaligus mantan hakim, Asep Iwan Iriawan sepakat dengan pernyataan Jokowi. Menurutnya, pencegahan justru hal paling penting dalam penegakan hukum.

Menurut dia, pencegahan memiliki tantangan lebih besar ketimbang penindakan yang dapat dilakukan dengan sangat mudah. "Kalau cuma menangkap pelanggar hukum saja gampang, sehari bisa lebih dari dua ribu orang termasuk koruptor. Sekarang kalau orangnya tidak kapok-kapok mau bagaimana, maka yang paling penting itu dicegah jangan sampai terjadi pelanggaran hukum," ujar Asep. (Ant)