Pengamat soal rapid test anggota DPR: Mereka berhak, tapi menyedihkan

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyatakan anggota DPR RI dan keluarganya berhak melakukan rapid test untuk mendeteksi Covid-19 di tubuh mereka. Namun menurutnya, anggota dewan seharusnya lebih mementingkan rakyat yang mereka wakili di Gedung DPR.

"Sungguh menyedihkan jika para elite politik lebih mengutamakan diri dan keluarganya. Mereka memang berhak untuk rapid test. Namun mengutamakan rakyat yang sekarang banyak menjadi korban keganasan virus corona lebih utama," kata Ujang kepada jurnalis Alinea.id di Jakarta, Selasa (24/3).

Dia mengatakan, anggota DPR seharusnya mendahulukan masyarakat di daerah pemilihan yang membuat mereka dapat menduduki posisi saat ini. Hal ini dinilai penting agar tak semakin banyak masyarakat yang terpapar coronavirus.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menekankan, kepedulian anggota DPR dengan mengutamakan rapid test di daerah pemilihan semasa pemilu legislatif, merupakan tindakan nyata bahwa mereka tidak egois. Sikap seperti ini, kata dia, membuat anggota DPR layak disebut sebagai wakil rakyat. 

Jangan sampai ada guyonan yang menjadi kenyataan. Bahwa semua keinginan rakyat sudah diwakili oleh para anggota DPR. Termasuk rapid test corona," katanya.

Rencana rapid test untuk anggota DPR dan keluarganya menuai respons negatif di masyarakat. Bahkan terdapat petisi online di situs change.org, yang menyerukan agar pemerintah tak memberikan rapid test kit tersebut kepada anggota DPR.

Presiden Joko Widodo juga telah mengisyaratkan penolakan terhadap keinginan para anggota dewan tersebut. Menurut Jokowi, DPR dan keluarganya tak termasuk dalam prioritas yang harus menjalani rapid test.

"Tadi pagi saya telah perintahkan kepada Menkes untuk rapid test, yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu," kata Jokowi, Selasa (24/3).

Rapid test terhadap 575 anggota DPR RI dan keluarganya dijadwalkan berlangsung di dua kompleks perumahan DPR RI akhir pekan ini. Para anggota DPR memungut iuran untuk pelaksanaan tes cepat ini. 

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, rencana ini untuk merespons keinginan para anggota dewan. Meskipun setelah menuai banyak respons negatif, sejumlah anggota DPR turut menolak rencana tersebut.