sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

2 bulan menjabat, penghentian kasus era Firli lebih banyak dari KPK sebelumnya

Jika dirata-rata, KPK saat ini telah menghentikan penyelidikan 18 kasus korupsi setiap bulan. 

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 21 Feb 2020 11:29 WIB
2 bulan menjabat, penghentian kasus era Firli lebih banyak dari KPK sebelumnya
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 2273
Dirawat 1911
Meninggal 198
Sembuh 164

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penghentian perkara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi era Firli Bahuri, lebih banyak ketimbang di masa kepemimpinan Agus Rahardjo. Meski baru dua bulan menjabat, jika dirata-rata KPK saat ini telah menghentikan penyelidikan 18 kasus korupsi setiap bulannya.

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, terdapat 162 perkara yang dihentikan KPK sejak 2016. Dengan demikian, rata-rata dua kasus dihentikan KPK era Agus Rahrdjo setiap bulannya.

"Tetapi sejak pimpinan baru dilantik pada 20 Desember 2019, sudah ada 36 kasus yang dihentikan. Sekitar 18 kasus per bulan," ujar Wana, dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id di Jakarta, Jumat (21/2).

Karena itu, dia meyakini pelaksanaan tugas penindakan KPK di era Firli akan merosot tajam dibanding era sebelumnya. Terlebih, kata Wana, KPK saat ini belum sekalipun melakukan tugas penindakan seperti operasi tangkap tangan atau OTT.

Adapun dua OTT bulan lalu yang menyeret Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, disebutnya sebagai hasil kinerja Agus Rahardjo. Sebab sebelum melakukan OTT, KPK melakukan persiapan hingga berbulan-bulan sebelumnya.

"Kondisi KPK saat ini telah membuat masyarakat pesimis dengan kinerja pimpinan KPK," ujar Wanna.

Pihak KPK telah mengonfirmasi penghentian penyelidikan terhadap 36 kasus dugaan korupsi. Langkah ini dilakukan dengan dalih memberikan kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pada publik.

Padahal, pihak KPK pun dia mengakui perkara-perkara yang dihentikan berkaitan dengan dugaan korupsi di BUMN, kementerian, hingga anggota DPR RI.

Sponsored
Berita Lainnya