Penunjukan Yaqut dianggap untuk redam popularitas Rizieq dan FPI

Didapuknya Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, selaku Menteri Agama (Menag) disebut upaya pemerintah memperkuat dan mengonsolidasikan strategi dalam menghadapi popularitas pendiri Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. Apalagi, keduanya kerap berkonfrontasi, baik langsung maupun tidak langsung.

“Dalam konteks ini, menarik juga melihat kepengurusan baru MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang 'dibersihkan' dari simpatisan FPI dan pemimpin gerakan 212," ucap akademisi Akademisi Universitas Murdoch, Ian Douglas Wilson, kepada Alinea.id, Rabu (30/12).

"Ini berakibat hak-hak warga yang selama ini sering menjadi sasaran intimidasi, hate speech, dan kekerasan dari FPI akhirnya dilindungi sesuai UUD. Mungkin bisa dianggap sebagai kemajuan,” sambung penulis buku Politik Jatah Preman; Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Gus Yaqut, sapaan Yaqut Cholil Qoumas, dan beberapa orang lainnya sebagai pembantunya dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana, pekan lalu. Dia menggantikan Fachrul Razi, Menag yang berlatar belakang militer.

Beberapa saat selepas dilantik, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan, bakal memberikan perlindungan kepada Ahmadiyah dan Syiah, kelompok minoritas yang kerap menjadi "sasaran amukan" FPI. 

Pernyataan senada disampaikan pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, mengingat GP Ansor dan FPI berada dalam kutub berbeda.

"Memang sedikit mengkhawatirkan jika membaca jejak GP Ansor yang cenderung frontal menghadapi cara FPI berorganisasi politik, sama halnya dengan afiliasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)," ujarnya.

Meski demikian, menurut Dedi, semestinya sikap frontal Yaqut kepada FPI maupun HTI tidak lagi diperlukan saat menjabat Menag. Diharapkan mempertimbangkan cara yang lebih dialogis dan persuasif mengingat posisinya memiliki andil besar dalam menjaga keberagaman. 

Di sisi lain, pemerintah secara resmi telah melarang FPI beraktivitas sejak hari ini dengan beberapa pertimbangan. Kegiatannya kerap mengganggu ketertiban umum sekalipun secara legal sudah dianggap tidak ada serta merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU-XI/2013, misalnya.