Penyelenggara umrah harus terapkan one gate policy

Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mematuhi kebijakan satu pintu (One Gate Policy). Penegasan ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief saat melepas pemberangkatan jamaah umrah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. 

"Kita bersama harus mendukung one gate policy atau kebijakan satu pintu umrah yang ditetapkan Kemenag," ujar Hilman seperti dalam keterangannya, Sabtu (08/01). 

Menurutnya, kebijakan itu harus menjadi perhatian bersama mengingat dalam perjalanan ibadah umrah peran Kemenag ada pada fungsi fasilitasi dan koordinasi. Sementara untuk operator pelaksanaan menjadi tanggung jawab PPIU.

"Umrah itu bussiness to bussiness, artinya jika dapat visa, bisa berangkat umrah," tutur Hilman.  

One Gate Policy, terang Hilman, merupakan kebijakan sistem pemberangkatan jemaah secara terpusat yang telah ditetapkan Kemenag. Aturan itu mengatur seluruh jemaah umrah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan menjalani karantina di Jakarta.

Kebijakan itu juga mengatur tentang pemeriksaan kesehatan, tes PCR/SWAB, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian, hingga pengurusan dokumen lainnya. 

"Intinya melindungi jemaah, memberikan proteksi dengan maksimal, serta memastikan jemaah dalam kondisi siap dengan dokumen yang valid dan terjaga," katanya. 

Menurut Hilman, pemberangkatan 419 jemaah umrah hari ini telah mengikuti prosedur One Gate Policy. Dengan demikian, kepatuhan terhadap protokol kesehatan baik di Indonesia dan Arab Saudi dapat dipantau dengan baik.   

Jemaah tersebut bisa berangkat ke Arab Saudi setelah penundaan berkali-kali akibat Covid-19. Hingga saat ini, kata Hilman, masih terdapat puluhan ribu jemaah umrah yang masih tertunda keberangkatannya.

"Karena umrah perdana di tahun ini, bisa menjadi penentu untuk umrah ke depan, bahkan untuk penyelenggaraan haji di tahun ini," tutur Hilman.