Kritisi penyesuaian prokes, politikus PDIP: Jangan sampai salah persepsi!

Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, mendesak pemerintah segera merumuskan kembali protokol kesehatan (prokes) menyusul adanya berbagai penyesuaian-penyesuaian baru dalam penanganan pandemi Covid-19. Misalnya, penumpang kendaraan umum dan jemaah salat tanpa jarak.  

"Membuat prokes 3M yang selama ini menjadi senjata utama kita menghadapi serangan wabah Covid-19 perlu diformulasikan kembali agar tidak menimbulkan salah persepsi. Karena itu, pemerintah perlu secepatnya menyusun prokes baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini," katanya dalam keterangannya kepada Alinea.id, Jumat (11/3).

Politikus PDIP ini setuju dengan langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan pemerintah. Namun, perlu adanya penjelasan utuh terkait penerapan prokes anyar di tengah masyarakat seiring adanya penyesuaian agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

"Perlu penjelasan yang utuh prokes itu bagaimana, apakah dengan adanya penyesuaian itu penggunaan masker dan cuci tangan masih diharuskan? Misalnya, kalau di KRL dan tempat ibadah tidak perlu menjaga jarak, bagaimana dengan tempat tertutup lainnya? Perlu ada penjelasan utuh. Artinya, harus dijelaskan kepada masyarakat bagaimana strategi baru dalam memerangi Covid-19," tuturnya

Lebih jauh, Rahmad berpendapat, pemerintah tetap perlu mengedepankan asas kehati-hatian dalam menangani pandemi seiring dengan berbagai pelonggaran kebijakan. "Harus ada kajian-kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap strategi pengendalian Covid-19 yang baru."

Baginya, program vaksinasi saja tidaklah cukup untuk mengendalikan pandemi. Prokes 3M masih harus dipertahankan.

Selain itu, Rahmad menyarankan pemerintah tetap menggunakan strategi "gas dan rem" dalam memberlakukan pelonggaran kebijakan. 

"Kalau ternyata setelah penyesuaian-penyesuaian itu indikatornya menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kesehatan masyarakat, segera dievaluasi untuk 'menarik tuas rem' untuk kembali dengan pengetatan-pengetatan," paparnya.

"Namun, butuh kerja sama semua pihak untuk evaluasi itu. Karena ini masa transisi, saya sekali lagi tetap mendorong masih menggunakan protokol kesehatan," tandas Rahmad.