Peran puskesmas tangani Covid-19 belum maksimal

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum memberikan hasil memuaskan. Ironisnya, puskesmas sebagai pilar sistem kesehatan terkendala masalah kebijakan sistemik hingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Itu seperti dalam penelusuran kontak erat. Hasil survei kebutuhan puskesmas yang dilakukan Centre for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Kawal Covid-19, dan Cek Diri menyebutkan, 47% fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hanya melacak maksimal 5 kontak erat per 1 kasus terkonfirmasi.

Kemudian 34% melacak 5-10 kontak erat per 1 kasus serta masing-masing 7% melacak 11-15 dan 16-20 kontak erat per 1 kasus. Hanya 5% puskesmas yang melakukan pelacakan minimal 20 kontak erat per 1 kasus.

"Ini upaya utama yang harus diperkuat, terutama di tingkat puskesmas," ujar Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda, dalam telekonferensi, Kamis (5/11).

Dirinya menyatakan demikian karena, sebagaimana hasil sebuah studi dengan pertimbangan angka dan kasus reproduksi, semestinya dilakukan pelacakan 20-30 kontak erat per 1 kasus. Apalagi, kapasitas tes, pelacakan, dan isolasi menjadi strategi utama untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Menurutnya, keterbatasan SDM dan alat menghambat puskesmas meningkatkan capaian tes. Berdasarkan hasil survei, sekitar 39% puskesmas yang melakukan pengambilan spesimen Covid-19 melalui tes usap (swab test) secara polymerase chain reaction (PCR) dan 61% lainnya menggunakan tes cepat (rapid test) antibodi.

Karenanya, Olivia tidak heran apabila hanya 28% puskesmas yang menerima 0-10 kuota tes PCR ataupun tes cepat molekuler (TCM) per hari. Kemudian 40% lainnya tidak mendapatkan kuota sama sekali.

Selain itu, hasil tes PCR baru keluar setelah 3-7 hari pengambilan sampel di 60% puskesmas. Sebanyak 26% lainnya di atas 7 hari.

Dia melanjutkan, 87% puskesmas menggunakan tes cepat antibodi untuk penapisan. Hanya 12% yang menerapkannya untuk kepentingan diagnosis Covid-19 mengingat tes PCR terbatas. Adapun 1% lainnya guna studi seroprevalensi.

Puskesmas pun membagi kriteria pasien yang berhak mendapatkan pemeriksaan Covid-19. Pertama, individu dengan riwayat kontak erat (84%); individu dengan gejala Covid-19 (80%); kasus suspek (60%); serta perempuan hamil (41%).

Survei tersebut juga mendapati hanya 62% puskesmas yang memiliki prosedur operasional standar (SOP) penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk pelayanan saat pandemi, 45,4% belum mendapatkan pelatihan pengendalian dan pencegahan infeksi, serta 18,5% tidak mempunyai fasilitas cuci tangan dan pembersih tangan (hand sanitizer).

Berikutnya, sekitar 50% puskesmas memodifikasi lingkungan untuk mencegah penularan, seperti mengatur tempat duduk dan memasang pembatas aklirik dan hanya 36% yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalisasi antrean.

Penelitian CISDI ini melibatkan 765 responden dari 647 puskesmas yang tersebar di 259 kabupaten/kota di 34 provinsi se-Indonesia.