Perang melawan narkoba di balik layar pandemi Covid-19

Alih-alih surut, kejahatan terkait narkotika tetap marak selama masa pandemi Covid-19. Sempat turun signifikan pada awal pandemi, menurut catatan Bareskrim Polri, kriminalitas terkait narkotika meroket pada Juni dan Juli. 

"Kalau dari sisi barang bukti memang ada peningkatan dari bulan ke bulan dibanding awal pandemi Covid-19. Kalau sebelumnya sih rata-rata aja. Tapi, setelah pandemi awal, dua bulan terakhir ini terlihat naik," ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Wawan Munawar kepada Alinea.id di Jakarta, Jumat (7/8).

Tak hanya pemain-pemain kecil, Wawan memaparkan, jaringan besar juga turut beraksi di tengah pandemi. Ia mencontohkan pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti sabu seberat 200 kilogram di Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini. 

Kasus itu bermula dari terendusnya pengiriman narkoba lewat jalur laut. Dari hasil penyidikan, polisi mendapat informasi pengiriman barang haram dari Myanmar menuju Indonesia via Malaysia. Barang itu dikirim dalam kontainer. 

"Lalu di Malaysia dibongkar menggunakan kapal kayu, terus masuk ke wilayah Kepri (Kepulauan Riau). Dari Kepri, barang masuk ke Babel (Bangka Belitung). Tapi, kapal kayu itu hanya tek-tok aja di Kepri terus ke Babel," 

Di Babel, sabu dipindahkan ke truk dan dikemas seolah-olah barang ekspedisi untuk dikirim ke Tanjung Priok, Jakarta. Untuk mengelabui petugas, sabu kemudian disembunyikan dalam karung jagung. "Kemudian pakai kapal semacam kapal ferry yang ngangkut truk dan mobil itu ke Jakarta. Lalu langsung masuk gudang di Cikarang," jelas Wawan. 

Tak mau kecolongan, polisi bergerak cepat menangkap para pengemas dan perencana jalur penyelundupan sabu tersebut di Babel sebelum akhirnya menggerebek gudang di Cikarang. Setidaknya ada empat orang ditangkap dalam kasus tersebut. 

Para pelaku, kata Wawan, merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional Myanmar, Malaysia, dan Indonesia. "Satu orang lagi masuk DPO (daftar pencarian orang). Kami sudah melakukan penyebaran," ujar dia. 

Berdasarkan data Bareskrim Polri, ada 2.499 kasus kejahatan narkotika yang terungkap pada April. Pada bulan itu, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penularan virus Covid-19 pertama kali diberlakukan di DKI Jakarta. 

Pada Mei, jumlah kasus narkotika yang terungkap menurun sebanyak 17,57% atau menjadi 2.060 kasus. Namun, jumlah kasus naik signifikan hingga 52,33% pada Juni. Ketika itu, Polri mengungkap 3.138 kasus narkoba. 

Menurut Wawan, kenaikan yang terkesan tiba-tiba itu kemungkinan lantaran para bandar dan pengedar mengira Polri bakal lengah karena perhatiannya tersita ke penanganan Covid-19. "Mungkin mereka membaca situasi. Bandar-bandar itu mencari celah dalam kondisi Covid-19 ini," imbuh dia. 

Berdasarkan hasil analisis Bareskrim, Wawan mengatakan, sindikat narkoba lebih sering memakai jasa ekspedisi untuk mengirimkan barang haram. Selain itu, terjadi perubahan jalur pengiriman dengan menjadikan Babel sebagai lokasi transit. 

"Semisal yang terakhir kasus di Cikarang. Yang kita baca, biasanya jalur timur itu masuk ke Aceh, ke Medan, atau lewat Kepri. Tapi sekarang dia tek-tok. Jadi dari Myanmar, Malaysia, Kepri, kemudian tek-tok ke Babel. Jadi, enggak pakai jalur Malaysia, Sumut atau Kepri Sumut atau Kepri Aceh," jelas Wawan. 

Lebih jauh, Wawan mengatakan Bareskrim masih terus memetakan jaringan-jaringan yang beraksi selama pandemi Covid-19. "Apakah memang murni baru atau di belakangnya ada pemain lama? Nah, itu perlu pendalaman. Sebab, biarpun pemain baru, bisa jadi di belakangnya ada pemain lama," kata dia. 

Meskipun pandemi sedikit mengganggu operasi di lapangan, Wawan mengatakan, pihaknya tidak akan mengendorkan pengawasan. Ia menegaskan akan terus membangun sinergi dengan para stakeholder semisal Badan Narkotika Nasional (BNN), Dirjen Bea Cukai, dan perusahaan jasa ekspedisi untuk memberantas narkoba.

"Sinergitas itu harus berjalan dengan baik sehingga antara polda, polres dengan stakeholder seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, Bea Cukai, dan terus sekarang ekspedisi harus sama-sama mencegah dan memberantas narkoba. Itu yang kami tingkatkan," ujar dia. 

Pemain baru bermunculan

Kenaikan angka kejahatan terkait narkoba di masa pandemi Covid-19 juga terasa di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Sapta Marpaung menyebut, naiknya jumlah kasus narkoba disebabkan tingginya permintaan dari konsumen barang haram tersebut. 

"Ada peningkatan jumlah pemakai (sejak) enam bulan terakhir. Ya, intinya itu kan permintaan masih ada. Tetapi, kami semaksimal mungkin berupaya untuk melakukan pengawasan. Kami terus pantau potensi barang masuk. Kalau pun masuk, kita akan kejar terus," kata Sapta kepada Alinea.id, Sabtu (8/8).

Sapta menjelaskan, sindikat narkoba umumnya menggunakan jalur laut untuk mengirimkan barang haram ke Indonesia karena menganggap jalur itu lebih lemah pengawasannya. "Nah, jalur laut juga sudah diawasi. Kami akan berpikir lagi melalui lewat jalur-jalur apa lagi mereka," ucapnya. 

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Sapta mengungkapkan, pemain-pemain baru mulai muncul dalam peredaran narkoba. "Cuma tetap melibatkan pemain-pemain lama. Di belakangnya, ada pemain lama," jelas Sapta.

Meski panen penindakan kejahatan narkoba pada era pandemi Covid-19, menurut Sapta, prestasi terbesar masih disandang pengungkapan kasus narkoba di Tangerang, Banten, pada akhir Januari lalu.

Saat itu, tim Bareskrim Polri berhasil menghentikan penyelundupan sabu seberat 288 kilogram via tol Merak-Jakarta oleh sindikat narkoba asal kawasan Timur Tengah. 

Dalam operasi penyergapan di Desa Cijantra, Pagedangan, Tangerang, baku tembak antara polisi dan para penyelundup terjadi. Ketiga pelaku tertembus timah panah. "Dalam penyergapan itu, tersangkanya mati semua," jelas Sapta. 

Meski tengah dibekap pandemi Covid-19, Sapta menegaskan, Polda Metro Jaya tidak akan mengendurkan pengawasan. Kerja sama dengan BNN pun terus diperdalam. "Kalau ada informasi bersama kita kerjakan bareng-bareng," ucap Sapta.

Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko mengatakan prevalensisi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat sebesar 0,03% pada 2019. Kenaikan terutama disebabkan maraknya peredaran new psychoactive substances (NPS). 

"Sudah lebih kurang 77 jenis narkotika NPS yang beredar di masyarakat," ujar Winarko dalam rapat kerja antara BNN dengan Komisi III DPR di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

NPS ialah obat-obatan yang diracik untuk mereplikasi efek narkotika semisal ganja, kokain, dan ekstasi. "Dalam satu dekade terakhir ini, terjadi perluasan pasar yang dinamis untuk obat-obatan sintetis dan penggunaan obat resep nonmedis," ujar Heru.

Selama masa pandemi, BNN mengungkap 14 jaringan narkotika berskala internasional. Kebanyakan pelaku mengedarkan barang via jasa pengiriman. "Kebanyakan lewat online, jasa pengiriman. Tetapi masih ada juga yang lewat jalur laut," jelas Heru. 

Mencegah dari hulu

Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat menilai wajar jika kejahatan narkoba meningkat pada  musim pandemi Covid-19. Ia juga menyebut siasat "aji mumpung" para bandar dan pengedar menjadi salah satu faktor pendongkrak jumlah kasus. 

"Bahwa sindikat ini tahu dunia sedang fokus menghadapi bencana Covid-19. Di sisi lain, mereka melihat kebutuhan para pecandu itu tetap saja tidak akan surut dalam kondisi apa pun. Mau Covid-19 atau apa pun, tetap saja ada yang butuh," jelas Henry kepada Alinea.id, Jumat (7/8).

Henry menilai kinerja Polri dan BNN cukup memuaskan. Meskipun para penyidik di lapangan dihantui potensi tertular Covid-19, Polri dan BNN bisa panen kasus. "Dalam kondisi seperti ini, yang serba terbatas ruang gerak, ternyata mereka tidak kendur," ujar Henry.

Kendati demikian, Henry berharap Polri dan BNN tak hanya asyik menangkap dan menyita barang bukti. Menurut dia, penyidikan harus terus dikembangkan hingga menyentuh bandar-bandar besar yang selama ini belum terjamah hukum. 

"Harus mereka susun menjadi sebuah mozaik sehingga kelihatan bentuknya dan lain sebagainya. Bisa terbaca petanya. Apa pun itu tentunya harus tetap ditelusuri asal barang yang ditemukan itu. Jadi, bukan hanya sebatas menangkap pelaku dan memusnahkan barang bukti," kata dia. 

Menurut Henry, Polri dan BNN hanya kerap menunggu di hilir. Upaya-upaya untuk mencegah barang haram masuk ke Indonesia dari negara-negara asal masih terasa minim. 

"Misalnya, dari China. Itu bagaimana caranya, sistematikanya kemudian tekniknya dan konsepnya agar China tidak mengirim kemari. Dari negara-negara lain juga. Kalau kita mencegah dari negara asal, kita jauh lebih bisa meminimalisir peredaran bisnis ini," ucapnya.

Hal lain yang perlu ditingkatkan, kata Henry, ialah upaya-upaya merusak pasar peredaran narkoba di masyarakat. Menurut dia, fokus mengejar bandar akan menjadi sia-sia jika langkah-langkah strategis untuk memperkuat kesadaran publik akan bahaya narkotika tidak dijalankan serius. 

"Segala bentuk kegagalan kita, mulai dari gagal mencegah masuk, mencegah peredaran, itu ujungnya tetap banyak yang pakai. Kalau kita berhasil untuk mencegah mereka agar tidak pakai, biarpun barang itu diberikan secara gratis dan terdapat di mana-mana, enggak ada masalah," kata dia. 

Tak kalah penting, lanjut Henry, ialah teladan dari para kepala daerah. Granat saat ini berkeliling ke partai politik untuk menyarankan agar calon kepala daerah yang punya catatan merah terkait narkotiba dicoret namanya. Usul serupa juga disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum. 

"Semua itu kami lakukan. Selagi ada pemimpin yang baik, kenapa pilih yang begitu (pecandu)? Kepala daerah itu penting dalam pencegahan narkoba. Bisa dibayangkan kalau bupati atau wali kota itu seorang pemakai narkoba," kata dia.