Revisi Perda Covid-19, DPRD DKI: Harus ada alasan kuat masukan sanksi pidana

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Covid-19. Rencananya akan ada penambahan pasal yang memungkinkan pelanggar aturan perda dapat dijerat sanksi pidana.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Pantas Nainggolan, meminta, Gubernur DKI Anies Baswedan menyertakan alasan dan kajian terkait beberapa penambahan pasal.

Menurut dia, memasukan pidana ini harus dibahas secara detail dengan para ahli hukum. "Eksekutif harus benar-benar mempertimbangkan ini semua. Inisiatif harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Usulan ini juga harus sudah ditinjau dari berbagai aspek termasuk penerapannya," kata Pantas di Jakarta, Selasa (20/7).

Politikus senior PDIP itu menerangkan, alasan revisi karena  karena keadaan mendesak, proses perubahan perda juga akan dikebut dan dipersingkat. Jadi, payung hukum ini bisa segera diterapkan.

"Kedaruratan ini direspon DPRD dengan mempercepat proses. Jadi tidak lagi ada pendapat umum dan jawaban Gubernur DKI. Langsung Paripurna Penyampaian gubernur dan langsung dilakukan pembahasan oleh Bapemperda DPRD DKI," bebernya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Covid-19 ke DPRD DKI. Rencana revisi ini untuk menambahkan pasal yang memungkinkan pelanggar aturan dapat dikenakan sanksi pidana.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya sudah membicarakan masalah ini dengan DPRD DKI.

"Kami Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI merumuskan revisi Perda Pengendalian Covid agar dimasukkan pasal terkait hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggar," kata Riza di Jakarta, Kamis (15/7).