Perlu 2 kali rapid test untuk menyimpulkan hasilnya

Pemerintah sudah mulai melakukan pemeriksaan cepat untuk mendeteksi Covid-19 dengan menggunakan alat rapid test. Hasilnya, sejumlah pasien dinyatakan positif dari pemeriksaan yang telah dilakukan dengan alat tersebut.

"Kami mendapatkan beberapa hasil positif, meskipun lebih banyak menemukan hasilnya negatif dari pemeriksaan screening ini," kata Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (23/3).

Pria yang akrab di sapa Yuri ini menjelaskan, masyarakat yang dinyatakan negatif dari pemeriksaan tersebut tidak terjamin sudah pasti sehat. Sebab, pemeriksaan rapid test hanya mengukur kadar antibodi munculnya virus.

"Tidak setiap infeksi virus pada hari yang sama langsung muncul antibodi. Dibutuhkan waktu beberapa waktu sejak infeksi itu terjadi agar antibodi ini muncul dan bisa dideteksi," tutur dia.

Perkembangan infeksi dapat berlangsung tujuh hingga sepuluh hari. Karena itu, kata dia, langkah terbaik untuk mendeteksi Covid-19 adalah melakukan pemeriksaan ulang.

"Manakala pemeriksaan kedua ini hasilnya negatif, baru disimpulkan sedang tidak terinfeksi. Tetapi ingat, kita belum punya kekebalan untuk tidak terinfeksi," ucap Yuri.

Oleh karena itu, jelas Yuri, sikap hati-hati amat penting dilakukan. Dapat dimulai dengan membatasi diri untuk bersosialisasi, dan melakukan isolasi mandiri. 

Sementara ketika rapid test dinyatakan positif, Yuri menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan tahap dua menggunakan metode monokuler Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Apabila pemeriksan yang bersangkutan terinfeksi, maka pemerintah menyiapkan beberapa fasilitas ruang penambahan isolasi rumah sakit. Di antaranya yang sudah dicek oleh Presiden Joko Widodo, yakni Wisma Atlet. Tujuannya adalah melaksanakan isolasi rumah sakit," ujar Yuri.

Sementara sejumlah pihak ikut berperan aktif untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Salah satunya dilakukan Partai NasDem DKI Jakarta dengan melakukan penyemprotan disinfektan di enam wilayah DKI Jakarta. Hal itu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat DKI Jakarta dalam mencegah penularan Covid-19 di ibu kota.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Wibi Andrino mengatakan penularan Covid-19 di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Tren perkembangan kasus Covid-19 kian meningkat setiap harinya.

"Untuk itu kami melakukan penyemprotan disinfektan atau penyerangan terhadap coronavirus," kata Wibi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (23/3).

Nasdem DKI melakukan penyemprotan disinfektan di enam wilayah di Jakarta, perinciannya sepuluh lokasi di Jakarta Selatan, empat lokasi di Jakarta Utara, tiga lokasi di Jakarta Pusat,  tujuh lokasi di Jakarta Barat, dan lima lokasi di Kepulauan Seribu yaitu, di Pulau Kelapa, Pulau Harapan, Pulau Kelapa 2, Pulau Pramuka, dan Pulau Panggang.

Menurut Wibi partai politik harus turut andil dalam penanganan kasus Covid-19. Kata dia, elit partai politik tidak boleh hanya diam dan menjadi penonton.

"Kalau hanya berpangku tangan saja, dan sekedar menjadi penonton, maka persoalan ini tidak akan segera teratasi," kata Wibi.

Melawan Covid-19 harus dilakukan secara serentak dan gotong royong. Oleh karena itu, Nasdem DKI berkomitmen untuk terus berusaha membantu melawan penularan Covid-19 di Jakarta.

"Kalau dibiarkan, bisa 'lumpuh' Jakarta. Saya sangat khawatir terhadap perekonomian warga yang mencari di lapangan. Pendapatan mereka pasti turun hingga 70% bahkan lebih," katanya. 

Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali mengingatkan, imbauan kerja dan belajar di rumah harus dilakukan dan ditaati, guna meminimalisir penyebaran Covid-19.

"Diajak atau diimbau untuk kerja dari rumah, ya harus di rumah. Bukan liburan ke pantai," kata dia, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (23/3).

Prabowo menambahkan, orang tua perlu menyampaikan alasan kerja dan belajar di rumah kepada anak-anaknya. Sehingga, anak tidak berpikir yang terjadi saat ini adalah masa libur.

"Ini yang harus disampaikan ke anak. Bukan libur sekolah. Bukan libur sekolah. (Tetapi) belajar dari rumah," jelas dia.

Apabila masyarakat menaati imbauan itu, maka sangat membantu pemerintah dan paramedis dalam menanggulangi Covid-19. Dia memastikan pemerintah tidak mau otoriter, sehingga kesadaran diri sendiri dibutuhkan.

"Kami tidak mau otoriter. Banyak negara lain yang sangat keras. Di Indonesia ini ingin kesadaran, self protection," ucap dia.