PPP: Perlu ketegasan regulasi dan kedisiplinan dalam new normal

Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) DPR memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum menerapkan kebijakan new normal (kenormalan baru).

Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan, hendaknya sebelum menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah melakukan simulasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar terbiasa.

"Pemenuhan terhadap infrastruktur, fasilitas kesehatan serta kecukupan tenaga medis harus mendapat perhatian khusus. Mengingat kondisi setiap daerah tidak sama," ujar Awiek lewat pernyataan tertulisnya, Selasa (2/6).

Selain itu, diperlukan ketegasan regulasi dan kedisiplinan dalam menjalankan regulasi tersebut. Sebagai contoh bagi sektor usaha. Menurut Awiek, hendaknya pemerintah memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yakni menjaga jarak, memakai masker dan sering cuci tangan.

Lebih jauh, PPP juga mengimbau agar pemerintah dapat menakar kebijakan ini tidak akan menambah angka jumlah pengangguran. Dikatakan  Awiek, mengingat new normal ada pembatasan orang dalam beraktivitas sebagai konsekuensi jaga jarak, maka dikhawatirkan akan terjadi pengurangan tenaga pekerja yang berimbas pada PHK.

"Oleh karena itu negara harus hadir melindungi pekerja dan jangan sampai PHK meluas," tegas Wakil Sekretaris Jenderal PPP itu.

Adanya pembatasan orang dalam bekerja sebagai konsekuensi jaga jarak, memerlukan setiap perusahaan memiliki alternatif lain, seperti membuat jam operasional diperpanjang dan pekerja bergiliran sehingga PHK bisa diminimalisir.