sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Permasalahan setelah pencoblosan harus dibawa ke ranah hukum

Wiranto meminta agar permasalahan terkait pemilu tidak meluas menjadi polemik secara nasional.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Kamis, 18 Apr 2019 10:26 WIB
Permasalahan setelah pencoblosan harus dibawa ke ranah hukum
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 76981
Dirawat 36636
Meninggal 3656
Sembuh 36689

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta agar polemik di tiap-tiap daerah yang berkaitan dengan pemilu dapat diselesaikan di jalur hukum. Ia juga meminta agar permasalahan tersebut tidak meluas menjadi polemik secara nasional.

“Apa yang terjadi dalam wilayah mengenai pemilu dapat diselesaikan di wilayah itu, apapun yang terjadi akibat pemilu,” ujar Wiranto membuka rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Kamis (18/4).

Wiranto mengungkapkan segala permasalahan yang mungkin terjadi setelah adanya hasil hitung cepat ataupun adanya indikasi kecurangan harus diselesaikan secara hukum. Oleh karenanya dalam rapat koordinasi yang dilakukan bersama dengan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Mendagri, dan Menkominfo dilakukan untuk mengambil langkah tepat apabila terjadi permasalahan seperti itu.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan pencoblosan di seluruh wilayah dinyatakan aman, lancar dan damai. Wiranto pun mengapresiasi kerja seluruh pihak yang telah bekerja demi penyelenggaraan pemungutan suara.

“Secara umum pencoblosan atau puncak pemilu di semua wilayah telah berjalan aman lancar dan damai. Tidak ada satu insiden dalam sekala besar yang mengganggu kelancaran pemilu,” tuturnya.

Fokus pengamanan pemilu pada saat ini, adalah menjaga keamanan setelah pencoblosan dan pada proses penghitungan surat suara hingga selesai. Indikasi permasalahan yang mungkin terjadi pascapencoblosan dan dalam proses penghitungan surat suara, diminta untuk dimitigasi dan dinetralisir.

Menteri yang berasal dari Partai Hanura itu mengimbau agar seluruh aparat keamanan dan penegak hukum tetap menjaga kondisi di masyarakat agar menjadikan pemilu sebagai pesta. Apalagi pemilu serentak merupakan penyelenggaraan demokrasi yang menjadi sorotan dunia.

Sementara  Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau, Abdul Razak, mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga kesatuan dan persatuan pascapemilu 17 April 2019.

Sponsored

Segala bentuk perbedaan maupun kesalahpahaman yang muncul di tengah-tengah masyarakat sebelum masa pemilu sudah harus dihilangkan.

"Sudah saatnya kita kembali menjadi satu kesatuan masyarakat," ucapnya di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (18/4).

Razak juga mengimbau supaya masyarakat tetap tenang menunggu semua hasil penghitungan resmi Pemilu 2019. Meski sejumlah lembaga survei dan hasil hitung cepat sudah merilis hasil hitung cepat mereka.

"Jangan gara-gara hasil hitung cepat, warga tersulut emosi. Kita tetap harus berpatokan dengan penghitungan KPU," katanya. 

Ia turut meminta masyarakat bersama-sama dengan pihak berwenang lainnya dapat mengawal semua tahapan rekapitulasi penghitungan surat suara, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, serta provinsi.

Penyelenggara pemilu diminta juga tetap mengedepankan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hingga seluruh tahapan selesai dilaksanakan.

"Bagi peserta pemilu yang menang nantinya, itu merupakan amanah. Sementara yang kalah, harus tetap legowo dan bersabar," katanya. (Ant)

Berita Lainnya