sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Perpres Jabodetabek-Punjur, Istana: Jakarta masih berfungsi ibu kota

Perpres Jokowi murni soal tata ruang di wilayah Jabodetabek-Punjur

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Sabtu, 09 Mei 2020 04:37 WIB
Perpres Jabodetabek-Punjur, Istana: Jakarta masih berfungsi ibu kota
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 365.240
Dirawat 64.032
Meninggal 12.617
Sembuh 289.243

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut DKI Jakarta masih berfungsi sebagai ibu kota negara berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

"Perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang yang mengamanatkan penetapan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Strategis Nasional," kata Pramono di Jakarta, Jumat (9/5).

Menurut Pramono, pepres tersebut tidak menyebut Jakarta sebagai ibu kota Indonesia pada masa depan. "Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara atau tidak. Namun, perpres murni soal tata ruang di wilayah Jabodetabek-Punjur yang berdasarkan aturan, sudah harus ditinjau setiap 5 tahun," bebernya.

Kalau dalam perpres, kata dia, pengaturan pola ruang DKI Jakarta masih mengakomodasi fungsinya sebagai ibu kota negara, karena memang secara hukum DKI Jakarta sampai saat ini masih menjadi ibu kota negara dan pusat pemerintahan.

"Dengan demikian, pengaturan tata ruangnya harus mengakomodasi atau memelihara kondisi fungsi existing DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan tersebut," jelasnya.

Diketahui, perpers tersebut dinilai membingungkan dan bertabrakan dengan program presiden ihwal pemindahan ibu kota negara (IKN).

Pasalnya, dalam salah satu klausul dalam perpres ini menyebutkan bahwa Jakarta masih sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, serta regional.

Anggota DPR RI dari dapil Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah Sjaifudian mengatakan, klausul tersebut sejatinya perlu diperjelas oleh pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kebingunan masyarakat.

Sponsored

"Tercantum di Pasal 9 bahwa strategi pengembangan DKI Jakarta adalah sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional. Ini perlu diklarifikasi oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," kata Hetifah saat dihubungi Alinea.id, Jumat (8/5).

Jika pemerintah sudah menjelaskan bahwa maksud pusat pemerintahan itu bukanlah ibu kota, maka tidak ada hubungannya perpres tersebut dengan UU IKN. Berarti, perpres itu hanya rencana tata ruang wilayah untuk wilayah perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut, perpres ini menunjukkan gagasan IKN selama ini tidak tersambung dengan Rencana Jangka Panjang Negara (RJKN). Dengan segala kekurangannya, Jakarta masih dianggap kuat menanggung beban sebagai IKN.

"Perpres ini memang sudah selayaknya dikeluarkan karena mendesak untuk dijadikan rujukan proses pembangunan yang tidak bisa berhenti," terang dia.

Ketua DPP PKS ini menilai, perpres ini sudah tepat dikeluarkan Jokowi. Rencana IKN yang mesti dikaji ulang, dan tidak perlu terburu-buru dalam memindahkan ibu kota.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana pada tahun 2024 ibu kota negara Indonesia pindah ke ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pada tanggal 23 Desember 2019, sudah ditetapkan desain dengan judul "Nagara Rimba Nusa" sebagai Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara. Konsep itu ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.

Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256.000 hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya 410.000 hektare dengan kawasan inti seluas 56.000 hektare.

Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster, yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan, serta klaster riset dan teknologi.

Pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah, yaitu Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Kehadiran mereka diharapkan dapat mendorong pembiayaan pembangunan ibu kota baru senilai Rp466 triliun. (Ant)

Berita Lainnya