Perpres KPK banjir kritik, Mahfud: Itu kan gampang

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menganggap wajar banjir kritik terhadap draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun mempersilakan pihak-pihak yang menolak perpres tersebut mengambil langkah hukum. 

"Ya, tidak apalah dikritik. Nanti dilihat sajalah. Itu kan gampang nih. Kita semuanya ingin baik. LSM (lembaga swadaya masyarakat) tentu ingin baik. Kita juga ingin baik," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (30/12).

Menurut Mahfud, ada sejumlah langkah hukum yang bisa ditempuh untuk memperkarakan perpres tersebut, semisal melalui executive review atau judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Tapi masukan-masukan itu tentu harus ditampung, karena tadi deputi saya itu, Pak Fadil Zumhana (Deputi III bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam) sedang membicarakan itu, termasuk dengan beberapa (pihak) yang terkait," ujar Mahfud.

Sejumlah pasal dalam draf Perpres KPK ditolak oleh aktivis antikorupsi. Salah satu pasal yang paling keras dikritik ialah pasal yang menempatkan pimpinan KPK sebagai pejabat setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. 

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan para petinggi KPK yang baru harus segera menggelar konsolidasi internal agar mesin antikorupsi lembaga tersebut bisa bergerak cepat, efektif, dan tepat sasaran.

"Kepemimpinan dan keberadaan Dewas KPK yang baru akan segera diuji kredibilitas dan integritasnya. Konsolidasi internal dan komunikasi antarpemangku kepentingan harus segera dijalankan," kata Khoirul di Jakarta, Senin (30/12). 

Menurut dia, KPK saat ini tentu sedang mendapatkan berbagai tekanan, baik dari internal maupun dari eksternal. "KPK harus gigih mempertahankan jati diri dan spirit perjuangan antikorupsi di tengah berbagai tekanan," imbuhnya. 

Untuk menjawab tantangan-tantangan dari publik, menurut Khoirul, KPK perlu meningkatkan fungsi mereka di sisi supervisi dan koordinasi agar dapat berjalan lebih efektif.

"Ini sangat diperlukan guna menghindari munculnya pembajakan lembaga penegak hukum untuk kepentingan-kepentingan sempit para elite yang memunculkan benturan antarlembaga penegak hukum yang sangat tidak produktif," katanya. (Ant)