sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Perubahan jumlah halaman UU Ciptaker, PKS: Semakin membingungkan

Perubahan naskah UU Cipta Kerja akan berdampak luas kepada ruang lingkupnya.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 23 Okt 2020 14:40 WIB
Perubahan jumlah halaman UU Ciptaker, PKS: Semakin membingungkan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 543.975
Dirawat 71.420
Meninggal 17.081
Sembuh 454.879

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menilai, perubahan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) akan membuat tingkat kepercayaan publik merosot kepada pemerintah dan DPR.

"Ini semakin membingungkan dan semakin menurunkan kepercayaan. Bukan proses yang menunjukkan sikap profesional," ujar Ketua DPP PKS Bidang Koordinasi Kehumasan Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Jumat (23/10).

Bagi Mardani, perubahan naskah UU Ciptaker akan berdampak luas kepada ruang lingkupnya. "Wajar jika publik kian bertanya dan ragu. Pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah mesti menjelaskan bersama apa yang terjadi," tandas dia.

Sebagai informasi, jumlah halaman naskah UU Ciptaker dikabarkan kembali berubah setelah penyerahan draf final DPR ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Junaidi mengonfirmasikan perubahan jumlah halaman tersebut. Hal itu setelah dirinya dikirimkan naskah UU Ciptaker dari perwakilan pemerintah

"(Naskah UU Ciptaker dikirim) soft copy 1.187 (halaman)," kata Muhyidin kepada Alinea.id, Jumat (23/10).

Muhyidin berkata, perwakilan pemerintah yang mengirimkan naskah UU Ciptaker kepadanya merupakan Mensetneg Pratikno. "Oleh Pratikno (yang mengirimkan naskah UU Ciptaker)," tutur dia.

Dengah demikian, naskah final versi pemerintah bertambah 375 halaman dari naskah final versi DPR yang hanya 812 halaman.

Sponsored

Dalam naskah versi 1.187 halaman, diketahui terdapat perubahan materiil. Salah satunya terkait tidak adanya Pasal 46 yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Andi Supratman Agtas mengakui terdapat perubahan terkait norma yang mengatur energi dan sumber daya mineral itu.

Hilangnya norma itu dilatari lantaran pemerintah dan DPR menyepakati ketentuan tersebut dihapus saat rapat Panja. Pengaturan terkait norma tersebut, dinilai lebih baik diatur dalam UU yang telah ada.

Berita Lainnya