sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Perwakilan 35 Kabupaten/Kota se-Jateng minta kepastian hukum Ganjar Pranowo

"Jangan sampai mereka sudah capek-capek melaksanakan Pilkada, namun mendapatkan gubernur yang bermasalah".

Robi Ardianto
Robi Ardianto Jumat, 22 Jun 2018 13:54 WIB
Perwakilan 35 Kabupaten/Kota se-Jateng minta kepastian hukum Ganjar Pranowo

Sejumlah masyarakat yang mengaku perwakilan dari 35 Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK), Kuningan, Jakarta, jumat (22/6). Mereka difasilitasi oleh Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) yang diketuai Ratna Sarumpaet. 

Menurut Ratna, kedatangan perwakilan masyarakat Jawa Tengah tersebut untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait penanganan kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo.

Hanya saja, Ratna mengisyaratkan ketidakpuasan setelah melakukan pertemuan dengan KPK. Sebab menurutnya, jawaban yang diberikan KPK masih bersifat normatif.

"Hal ini hanya untuk memastikan kedudukan kasusnya pak Ganjar Pranowo, karena mereka nantinya pada saat di TPS, akan berhadapan dengan gambar pak Ganjar. Hanya untuk menghilangkan keraguan, sekaligus semacam kritik terhadap pemerintah, kenapa sudah terlibat kasus masih diperbolehkan (maju di Pilkada)," kata aktivis senior tersebut, di depan gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/6). 

Ratna juga mempertanyakan sikap KPK dalam menelisik keterlibatan Ganjar dalam kasus KTP-el. Sebab saat dipanggil KPK, Ganjar meminta penangguhan pemeriksaan hingga usai Pilkada yang seakan disetujui oleh KPK. Hal ini berbeda dengan perlakuan yang diberikan pada Sandiaga Uno. Saat itu, Sandi yang tengah mengikuti kontestasi politik Pilgub DKI Jakarta, dipanggil oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Yang kita dengar pak Ganjar dipanggil, namun menawar. Saat Sandi, dipaksa-paksa harus on time, kenapa ini ada perlakuan istimewa?" ungkapnya.

Ratna menegaskan, hal tersebut mengindikasikan sikap-sikap tidak profesional, karena sudah semestinya jika menyangkut kasus korupsi, harus memberikan sikap yang tegas.

Ratna yang mengaku cukup fokus mengamati kondisi politik di Jawa Tengah, mengatakan dari 35 kabupaten/kota setidaknya ada 32 kabupaten/kota yang terjerat kasus di KPK. Karenanya ia tak mau jika Ganjar yang kembali maju di Pilgub Jateng, ikut menambah daftar panjang pejabat bermasalah di Jateng.

Sponsored

"Buat aku ini hanya bentuk pencari keadilan saja, jangan sampai mereka sudah capek-capek melaksanakan pilkada, namun mendapatkan gubernur yang bermasalah," kata Ratna.

Dugaan keterlibatan Ganjar dalam skandal mega korupsi KTP-el, terungkap melalui keterangan mantan Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin. Dalam kesaksiannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Februari lalu, Nazaruddin menyebut Ganjar telah menerima dana KTP-el sebesar US$ 500.000.

Kesaksian serupa juga diungkap mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Di hadapan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, pada 8 Februari lalu, Novanto juga menyebut angka US$ 500.000 diterima Ganjar. Dikatakan Novanto, informasi tersebut dia dapatkan dari laporan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Mustokoweni Murdi; politikus Hanura Miryam S. Haryani; dan terpidana e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid