sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Tito: Pilkada 2020 butuh tambahan anggaran Rp1,4 triliun dari APBN

Untuk pusat memerlukan tambahan Rp391 miliar dan daerah Rp1,02 triliun. Jadi, totalnya Rp1,4 triliun.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Kamis, 11 Jun 2020 16:47 WIB
Tito: Pilkada 2020 butuh tambahan anggaran Rp1,4 triliun dari APBN

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 masih membutuhkan tambahan dana dari APBN sekitar Rp1,4 triliun. Hal tersebut, disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Keuangan, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Kamis (11/6). 

Menurut Tito, angka tersebut didapat dari perhitungan kebutuhan, baik dari penyelenggara pusat maupun daerah secara akumulatif. "Akumulatif total untuk pusat memerlukan tambahan Rp391 miliar dan daerah Rp1,02 triliun.Totalnya untuk pusat dan daerah dari APBN memerlukan tambahan Rp1,4 triliun," kata Tito.

Secara terperinci, Tito menjelaskan, penambahan anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara pilkada, baik itu KPU dan Bawaslu daerah, sebanyak Rp1,02 triliun. Hal ini merujuk pada data dari 204 daerah yang membutuhkan tambahan anggaran dalam konteks fiskal daerah dan pengadaan barang sesuai protokol kesehatan.

Sementara itu, untuk KPU pusat sendiri mengajukan sebanyak Rp129 miliar, Bawaslu pusat meminta tambahan Rp323 miliar, dan DKPP memerlukan tambahan sebanyak Rp38,9 miliar. Ini belum masuk data dari sisa 66 daerah lainnya.

Sponsored

"Jadi, masih kami komunikasikan mungkin juga KPU sedang melakukan perhitungan dan juga sudah banyak melakukan komunikasi. Ini mungkin bisa berubah lagi, karena masih menunggu revisi PKPU tentang protokol kesehatan," ungkap Tito.

Untuk diketahui, sebelumnya total dana Pilkada 2020 yang dianggarkan sebesar Rp14,98 triliun. Menurut Tito, dalam prosesnya, sebelum pandemi Covid-19 dana tersebut telah dicairkan sebanyak Rp5,78 triliun dan sisanya Rp9,2 triliun telah dibekukan setelah KPU memutuskan menunda pilkada pada April lalu lantaran pandemi Covid-19.

Namun, setelah secara politis Pilkada 2020 tetap dilanjutkan di tengah pandemi, maka dibutuhkan lagi penambahan anggaran. Hal ini diperuntukan, untuk suksesi pelaksanaan pilkada, serta mengoptimalisasi protokol kesehatan yang disyaratkan.

Berita Lainnya