sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pilkada 2020, KPK: Cakada pengusaha mendominasi

Dari 738 pasangan cakada. 555 orang birokrat, 332 di antaranya petahana, 256 anggota legislatif, dan 665 pengusaha.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Jumat, 04 Des 2020 14:59 WIB
 Pilkada 2020, KPK: Cakada pengusaha mendominasi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 882.418
Dirawat 138.238
Meninggal 25.484
Sembuh 718.696

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, mengatakan, calon kepada daerah (cakada) dari unsur pengusaha mendominasi Pilkada Serentak 2020. Menurut analisis KPK, jumlahnya lebih dari setengah.

"Padahal yang petahana, lima tahun yang lalu, dia masuk itu juga sudah pengusaha. Hanya sekarang dia ganti statusnya jadi petahana (masuk kategori birokrat). Makanya, kami yakin swastanya pasti di atas setengah, karena petahana itu dulunya swasta," ujar Pahala dalam jumpa pers, Jumat (4/12).

Kontestan Pilkada 2020 diketahui ada 1.476 atau 738 pasangan calon kepala daerah. Dari jumlah tersebut, 555 orang dikategorikan KPK sebagai birokrat yang 332 di antaranya petahana, 256 dari anggota legislatif, dan 665 pengusaha atau swasta lainnya.

Berdasarkan hasil tersebut, Pahala menyampaikan tren pengusaha terjun ke politik tak hanya terjadi pada Pilkada 2015, tapi masih berlanjut pada pesta demokrasi 2020. Di sisi lain, secara finansial cakada unsur pengusaha lebih kaya daripada profesi lain.

"Seperti diduga bahwa pengusaha pasti lebih kaya dibanding nonpengusaha. Jadi yang pengusaha atau swasta rata-rata Rp13,3 miliar dan rata-rata harta kas Rp1,8 (miliar)," jelasnya.

Khusus rata-rata tersebut, Pahala menyampaikan, itu tidak termasuk harta pengusaha yang bila dibandingkan dengan pengusaha lain, sangat jomplang. Hal ini, sebagaimana yang terjadi saat Sandiaga Uno maju di Pilgub DKI beberapa tahun lalu.

"Sekarang yang (cakada pengusaha) Kalimantan Timur itu ada Rp600 miliar (hartanya). Itu kami keluarin karena merusak rata-rata, jauh di atas yang lain. Kalau rata-rata Rp13 miliar gitu, nanti dia Rp600 miliar sendiri kan seakan-akan jadi rata-rata lebih tinggi," ucapnya.

Sebagai informasi, hasil tersebut diketahui berdasarkan analisis data LHKPN kontestan Pilkada 2020 yang dilakukan lembaga antirasuah. Riset di latar belakangi survei KPK tentang benturan kepentingan pendanaan Pilkada 2015 dan 2018.

Sponsored

Sementara, analisis data LHKPN ini merupakan riset awal dari survei benturan kepentingan pendanaan Pilkada 2020 yang rencana dilakukan usai pesta demokrasi. Tujuannya, untuk menguji kesesuaian antara profil harta cakada dengan potensi biaya yang dikeluarkan selama pilkada.

Berita Lainnya