sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pilkada ditunda, Mendagri Tito kejar Perppu

Pilkada 2020 direncanakan digelar serentak pada 23 September 2020.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Rabu, 01 Apr 2020 13:44 WIB
Pilkada ditunda, Mendagri Tito kejar Perppu
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 26940
Dirawat 17662
Meninggal 1641
Sembuh 7637

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan perkembangan Covid-19 di Indonesia menjadi rujukan penentuan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020. Hal ini menyusul disepakatinya penundaan pesta demokrasi untuk daerah itu oleh pemerintah dan DPR.

"Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting. 'Pesta demokrasi' Pilkada 2020 menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang," ujar Tito melalui Staf Khususnya Kastorius Sinaga dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (31/3).

Atas hasil rapat bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Komisi II DPR yang menunda Pilkada 2020, Tito mengaku bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait dan Sekretariat Negara.

"Untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020," jelas dia.

Semua pimpinan lembaga terkait memahami kondisi SARS-CoV-2 yang membuat KPU tidak memungkinkan melakukan tahapan pilkada. Pilkada 2020 direncanakan digelar serentak pada 23 September 2020.

"Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid-19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman-teman di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," ujar Tito.

Atas penundaan tersebut, Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi mengatakan ada tiga opsi penundaan yang diajukan KPU. Pertama, penundaan selama tiga bulan dari waktu pemungutan yang telah dijadwalkan atau menjadi 9 Desember 2020.

Kedua, ditunda selama enam bulan menjadi 12 Maret 2021. Terakhir, ditunda 12 bulan menjadi 29 September 2021. 

Sponsored

Meski demikian, Arwani mengaku, DPR dan pemerintah belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pilkada. Hal ini lantaran belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 teratasi. 

"Kami sepakat itu akan diputuskan bersama-sama antara KPU, pemerintah, dan DPR," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.

Berita Lainnya