Pimpinan DPR tak setuju Dirjen Pas dicopot

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, desakan agar  Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Reynhard Silitonga mundur dari jabatannya terkait kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tangerang, Banten, bukan sebuah solusi yang tepat. Dasco berdalih, permasalahan lapas sudah berlangsung lama.

"Namun saya kalau melihat persoalan lapas ini lebih pada masalah yang memang sudah sistemik dan juga sudah berlarut larut," Dasco kepada wartawan di lompleks Parlemen, Jakarta, kamis (9/9).

Selain tak sepakat agar Reynhard Silitonga dicopot, Dasco mengatakan, jalan keluar yang paling tepat saat ini adalah mengkaji sebab-musabab kebakaran di Lapas Klas 1 Tangerang dan mencari jalan keluarnya.

"Kewajiban kita semua, semua pihak baik anggota DPR baik pemerintah maupun pihak diluar pemerintah dan DPR sama sama mencari jalan keluarnya saya pikir itu," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Kebakaran hebat melanda Lapas Klas I Tangerang, Banten pada Rabu (8/9). Jumlah korban tewas telah mencapai 44 orang pada Kamis (9/9) pagi, setelah sebelumnya dilaporkan 41. Selain itu, 73 narapidana juga dilaporkan terluka, dan delapan di antaranya luka berat dalam insiden tersebut.

Berdasar keterangan pihak RSUD Tangerang, korban meninggal dunia mengalami luka bakar di atas 60%. Pasien pertama meninggal pukul 03.00 WIB, kemudian kedua meninggal pukul 06.00 WIB dan pasien ketiga pukul 07.00 WIB.

Seluruh jenazah pun dalam proses pemulasaran. "Setelah itu langsung dikembalikan ke pihak keluarga,” ucap Kepala Sub Bagian Publikasi dan Hubungan Masyarakat Dirjenpas Rika Apriyanti, Kamis.

Tak lama setelah kebakaran di Lapas Klas 1 Tangerang, desakan agar Dirjen Pas Reynhard Silitonga mundur muncul dari berbagai pihak. Salah satunya ialah juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ariyo Bimmo.

Dia menilai Reynhard tidak bisa mengantisipasi kebakaran itu. Seharusnya lembaga pemasyarakatan punya sistem mitigasi dan evakuasi apabila terjadi kebakaran.

"Kita bicara tentang nyawa manusia. Bubar jalan itu reformasi sistem pemasyarakatan bila kejadian seperti ini saja tidak bisa diantisipasi. Dirjen Pemasyarakatan harus bertanggung jawab. Mundur adalah cara ksatria," ujar Ariyo Bimmo dalam keterangannya Rabu (8/9).