Pimpinan KPK kembali datangi DPR

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali mendatangi gedung DPR Senayan, Jakarta. Firli hadir bersama empat wakilnya, yakni Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pamolango, dan Alexander Marwata.

Kedatangannya ke DPR kali ini, kata Firli, bagian dari serangkaian kunjungan ke kementerian dan lembaga negara. Kunjungan ini, lanjut dia, tidak ada yang spesial, hanya sebatas perkenalan pimpinan KPK baru dengan pimpinan DPR.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan, pertama adalah kunjungan terhadap (pimpinan) DPR. Ini adalah kementerian atau lembaga ke-16 yang kami hadiri," kata Firli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

Agenda lainnya, kata dia, memaparkan roadmap mencakup visi misi KPK, program, strategi besar, sasaran strategi, dan tujuan.

Kunjungan kali ini merupakan ketiga kalinya. Sebelumnya, datang ke DPR dengan agenda perkenalan terhadap pimpinan MPR pada Selasa (14/1).

Kunjungan kedua berlangsung pada Senin (20/1). Saat itu Firli cs mengaku akan melakukan silaturahmi kepada Komisi III selaku mitra kerja mereka di parlemen.

"Beda-beda yang kemarin itu adalah kita bertemu pimpinan Komisi III, walaupun orangnya sama, terkait dengan mendekati Komisi III adalah mitranya KPK. Dan hari ini kita datang ke para pimpinan DPR," jelasnya.

Ditanya soal dua pimpinan DPR yang tengah berperkara, Firli menegaskan, pertemuan ini jangan dimaknai negatif. Ia menerangkan tidak ada pembahasan mengenai perkara apapun dalam pertemuan KPK dan pimpinan DPR.

Diketahui, salah satu pimpinan DPR dari Fraksi PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, diduga tersangkut atas kasus suap proyek PUPR. Ia sempat diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Hong Arta John Alferd.

Termasuk Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin yang disebut terlibat dalam kasus korupsi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah.

"Kita menyampaikan ini adalah pertemuan resmi, tidak terkait dengan perkara. Siapa pun statusnya, kalau memang itu proses hukum kita akan proses hukum. Jadi jangan ditanya yang itu dulu, tadi kita tidak bicara perkara," tegas Firli.

Bagi Firli, kunjungan ini merupakan iktikad KPK 2019-2023 dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Maka dari itu perlu terjalin komunikasi yang kuat antara KPK dan kementerian atau lembaga pemerintah.

Apalagi, lanjut Firli, dalam hal ini DPR merupakan lembaga pembuat undang-undang. "Jadi banyak hal yang perlu kita bicarakan, tidak berbicara tentang perkara," sambungnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, safari komunikasi yang dilakukan pimpiman KPK sekarang sangat baik. Ia meminta agar pertemuan KPK dan pimpinan DPR tidak dikaitkan dengan perkara yang tengah menyeret dua pimpinan DPR.

"Kan dia datang ke lembaganya, bukan ke orangnya. Dan tadi kan enggak membahas perkara kok. Tidak ada," jelas Dasco.