sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pindahkan ibu kota, badan otoritas khusus mesti dibentuk

Satu badan otoritas khusus di luar kementerian atau pemerintahan, yang bisa dijadikan sumber informasi.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Sabtu, 24 Agst 2019 14:09 WIB
Pindahkan ibu kota, badan otoritas khusus mesti dibentuk

Teka-teki pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan memang masih misteri. Hingga Presiden Joko Widodo meminta izin dalam sidang bersama DPD-DPR, belum terjawab kemana ibu kota akan dipindahkan. 

Sempat disebut Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil kalau Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, tidak lama kemudian dibantahnya. Ini menunjukkan pemerintah berhati-hati menentukan masa depan ibu kota Indonesia.

Plt. Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengatakan, pemerintah sedang membentuk konsep utuh dalam memindahkan ibu kota. Koordinasi bersama terus dilakukan untuk merealisasikan pemindahan ibu kota, Bapenas bertugas sebagai pihak yang melakukan koordinator dengan sejumlah lembaga terkait. 

Akmal menyebut sebagai koordinator pemindahan ibu kota, Bappenas bekerja diam-diam. Meskipun antar kementerian dan lembaga disebut Akmal telah memberikan masukan-masukan secara informal. 

Maksut bekerja senyap kata Akmal, pemerintah saat ini menyiapkan konsep utuh, apabila konsep sudah terbentuk baru akan melibatkan semua pihak untuk merealisasikan bersama ibu kota. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengkritik cara kerja senyap Bapenas. Sebab Presiden Joko Widodo justru ingin melibatkan swasta dalam pemindahan ibu kota ini.

Robert pun menyarankan agar konsep pemindahan ibu kota yang dirancang Bappenas dibuka ke publik. 

"Pemindahan ibu kota harus kerja bersama dan kolaborasi antar pihak harus dilakukan. Suatu narasi besar seharusnya jangan dilakukan dengan kerja senyap," kata Robert. 

Sponsored

Pemerintah juga diminta membentuk satu badan otoritas khusus di luar kementerian atau pemerintahan, yang bisa dijadikan satu simpul utama sumber informasi tentang pemindahan ibu kota.

Sehingga nantinya, apabila ada pihak swasta yang ingin berinvestasi bisa mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap hanya dari satu sumber saja. 

"Satu badan otoritas harus dilibatkan, apabila ingin dapat dana dari swasta. Pemindahan ibu kota itu butuh kerja bersama dan perlu komponen semua. Ada unsur masyarakat sipil dan media. Sehingga petanya sangat jelas," kata Robert. 
 

Berita Lainnya
×
tekid