PKB ambil sikap setelah KPK beri keterangan resmi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku masih menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Setelahnya PKB akan memberikan penjelasan mengenai sikap partai terhadap kasus tersebut.

"Ini proses hukum. Jadi, kita tunggu keterangan resmi dari KPK, baru nanti PKB menjelaskan semuanya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus yang melibatkan Saiful Ilah. KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Saiful Ilah dan sekitar enam orang yang ikut terjaring operasi tangkap tangan pada Selasa kemarin.

Saiful Ilah merupakan politikus PKB. Dia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Sidoarjo.

Saat disinggung mengenai sanksi yang diberikan partai kepada Saiful, Hasanuddin menjawab sanksi akan diberikan sesuai aturan main di internal partai.

"Kami akan menyampaikan statement resmi terkait status dan sebagainya," kata dia.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah terjaring OTT oleh KPK pada, Selasa (7/1) malam. Diduga, politikus PKB itu melakukan praktik lancung terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo.

Sementara DPW PKB Jawa Timur menunggu keluarga Bupati Sidoarjo Saiful IIah untuk menentukan langkah bantuan hukum, pascatertangkap tangan oleh KPK. 

"Nanti kami rundingan dulu sama keluarga bagaimana baiknya," terang Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Hikmah Bafaqih, ketika dihubungi, Rabu (9/1).

PKB belum mengetahui apakah bantuan hukum akan diberikan oleh DPC atau DPW. PKB Jatim akan menyesuaikan kebutuhan sebelum memberi bantuan hukum. 

Mantan ketua PW Fatayat Jatim itu mengaku, PKB terus melakukan evaluasi perkembangan situasi pascatertangkapnya Saiful Ilah.

Ketika disinggung penunjukkan pelaksana tugas harian (Plt) Ketua DPC PKB Sidoarjo, Hikmah masih belum dapat menjawab karena menunggu proses hukum. PKB mempunyai regulasi internal soal penunjukan Plt.

"Ada mekanisme seperti apa penunjukan Plt. Entah Plt atau apa, kami tidak tahu karena keputusan ada di DPP sambil menunggu kejelasan kasus ini sampai berkekuatan hukum tetap," terangnya.