sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PKS dan Gerindra ikut jegal usulan PMD untuk BUMD DKI

TAPD seharusnya mengklasifikasi BUMD yang tepat diberikan suntikan PMD.

Akbar Persada
Akbar Persada Kamis, 30 Agst 2018 10:57 WIB
PKS dan Gerindra ikut jegal usulan PMD untuk BUMD DKI

Penolakan terhadap usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diusulkan Pemprov DKI untuk delapan BUMD, bukan hanya datang dari fraksi partai oposisi Anies Baswedan. Sejumlah pimpinan fraksi partai koalisi, yakni PKS dan Gerindra, juga menolak pencairan anggaran sebesar Rp11,7 triliun itu.

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, sebagai perwakilan eksekutif, sudah seharusnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan anggaran dari Sisa Lebih Penghitungan APBD (SiLPA) 2017 sebesar Rp13,1 triliun, pada program yang berdampak langsung pada kepentingan warga, bukan PMD untuk delapan BUMD.

"Memang idealnya untuk belanja modal dan hibah, untuk penambahan subsidi di program KJP Plus, misalnya," ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/8).

Atau paling tidak, pria yang akrab disapa Sani itu mendesak, TAPD dapat mengklasifikasi BUMD yang tepat diberikan suntikan PMD. Dia mencontohkan, TAPD dapat memberikan PMD kepada BUMD bidang pangan yang hasil dari kerjanya dapat dirasakan langsung warga. Semisal PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Tjipinang Food Station.

"Mereka-mereka itu relatif bisa diberikan," terangnya.

Dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2018, yang diusulkan TAPD kepada Banggar DPRD DKI Jakarta, PMD untuk delapan BUMD dialokasikan senilai Rp11,749 triliun. Anggaran ini masuk ke dalam pos usulan pembiayaan.

Masing-masing BUMD tersebut yakni, PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, PD Sarana Jaya, PD Pasar Jaya, dan PD PAM Jaya.

Penasihat Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Taufik mengatakan, usulan tersebut tak ubah sebagai upaya mempermalukan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wagub DKI, yang di awal kepemimpinannya menginginkan agar BUMD DKI mandiri.

Sponsored

"Saya yakin enggak akan dikasih, masa malu-maluin saja," ungkapnya.

Taufik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, meyakini usulan tersebut ditolak meski saat ini sedang dimatangkan di tingkat komisi. 

Ia pun mengkritisi angka sebesar Rp2,3 triliun sebagai penambahan untuk PT Jakarta Propertindo, yang sebelumnya telah diberikan PMD sebesar Rp2,2 triliun di awal tahun, pada APBD penetapan 2018.

"Kalau cuma mengharapkan APBD, lebih baik tidak perlu ada manajemen yang katanya terbaik, hebat. Sudah ganti lagi Dirutnya, masa baru duduk sudah minta PMD," ucap Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu.

Dikonfirmasi terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan akan meninjau ulang suntikan dana yang diusulkan anak buahnya di BUMD DKI.

Pada kesempatan itu ia memastikan BUMD di bidang apapun, tidak layak mengandalkan peran pemerintah, dalam hal ini meminta PMD, ketika peruntukan anggarannya untuk kepentingan komersil.

"Jadi nanti detailnya dilihat. Tapi arahnya, ada dua kegiatan yang sifatnya komersil dorongannya lebih kepada investasi, yang orientasi kegiatannya pada pembangunan, memang fungsi yang biasa dilakukan pemerintah. Disitu baru kemudian menggunakan dana dari APBD," paparnya di Balai Kota Jakarta.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid