PKS harap PSBB Jawa-Bali tak sekadar "tarik rem-tekan gas"

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons positif kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa-Bali selama dua pekan, 11-25 Januari 2021. Diharapkan seluruh pihak mematuhinya.

"Semoga kebijakan PSBB Jawa-Bali ini menjadi energi baru yang mendorong Indonesia bergerak maju bukan sekadar maju-mundur atau tarik rem-tekan gas, yang membuat kita jalan di tempat," ujar Ketua DPP PKS, Netty Prasetiyani, dalam keterangannya, Kamis (7/1).

Meski demikian, Anggota Komisi IX DPR ini meminta tujuh hal kepada pemerintah agar kebijakan PSBB Jawa-Bali sukses. Pertama, menjadikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai "panglima" dalam merumuskan strategi penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian, meminta upaya pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan perawatan (treatment) atau 3T digenjot. Seiring dengan itu, mendesak pemerintah meningkatkan layanan dan fasilitas kesehatan, termasuk tempat isolasi, ruang unit perawatan intensif (intensive care unit/ICU), ventilator, dan obat-obatan yang diperlukan.

Kedua, Netty meminta pemerintah menurunkan tingkat positivity rate yang kini masih tinggi dan melampaui standar WHO sebesar 5%. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan  terjangkau.

"Pastikan tidak ada celah untuk memainkan kepentingan pribadi, kelompok, apalagi bisnis dalam setiap program penanganan pandemi," katanya.

Ketiga, pemerintah menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan (nakes). Baginya, negara harus memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) dan layanan tes berkala bagi nakes dan keluarganya.

"Keempat, memastikan program vaksinasi berjalan sesuai SOP dan berorientasi pada membangun imunitas rakyat bukan untuk menjadi sarana bancakan oknum. Pemerintah harus memastikan program ini mendapat dukungan penuh rakyat dan semua pihak terkait agar dapat diandalkan sebagai game changer pandemi," tegasnya.

Kelima, pemerintah memanajemeni komunikasi publik dengan baik atas setiap kebijakan yang diambil guna membangun kepercayaan masyarakat. Dia berpendapat, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyampaikan kebijakan tentang Covid-19.

"Gunakan dukungan saluran komunikasi secara masif; optimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat; jadikan para pejabat publik sebagai role model yang perilakunya dapat ditiru masyarakat. Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat," papar Netty.

Keenam, menyiapkan program bantuan sosial bagi masyarakat dan sektor terdampak PSBB dengan basis data yang lebih baik dan akurat. "Dan tidak terjadi lagi korupsi bansos yang memalukan," terangnya.

Terakhir, pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis (juknis) yang jelas atas kebijakan PSBB. Tujuannya, meminimalisasi adanya pihak-pihak tak bertanggung jawab dengan mengambil celah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

PSBB dilakukan setelah mempertimbangkan empat parameter, yakni tingkat kematian di atas rerata tingkat nasional 3%, tingkat kesembuhan di bawah nasional 82%, kasus aktif di bawah nasional 14%, dan keterisian tempat tidur isolasi dan ICU RS di atas 70%.